Kompas.com - 19/01/2017, 18:23 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2017). Kristian ErdiantoMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terkait korporasi.

Menurut Budi, kasus tersebut harus dilihat sebagai persoalan individu dan tidak bisa dicampur dengan ranah institusi.

"Kalau kasus di KPK kan ini urusan inividual. Saya pikir kita bisa pisahkan antara pemeriksaan dengan urusan operasional," ujar Budi, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2017).

Dia juga memastikan kasus tersebut tidak akan mengganggu operasional Garuda Indonesia.

Budi menuturkan, Kementerian Perhubungan akan tetap menjalankan seluruh program kerja sama yang telah disepakati dengan PT. Garuda Indonesia Tbk.

"Kalau operasional sekarang sudah ada satu rangkaian program yang kami sepakati dengan Garuda, dan saya pikir ini sudah berjalan dengan baik. Kasus itu tidak akan mengganggu operasional," kata dia.

(Baca: Emirsyah Satar Diduga Terima Suap Lebih dari Rp 20 Miliar)

Emirsyah Satar diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce PLC untuk pesawat Airbus SAS milik Garuda.

Suap itu diperkirakan terjadi dalam rentang tahun 2005-2014 saat Garuda membeli pesawat Airbus.

"Kami akan lihat lagi apakah memang mesin Rolls-Royce ini adalah pilihan yang terbaik untuk pesawat Airbus waktu itu, atau ada hal lain," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X