KPK Periksa Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla di Mabes TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam jadwal pemeriksaan, empat orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Kepada Biro Sarana dan Prasarana Bakamla Laksamana Pertama Suroyo.

Berbeda dengan tiga saksi lain, Suroyo tidak diperiksa di gedung KPK, melainkan di Mabes TNI.

"Ini bentuk koordinasi dengan POM TNI. Sejauh ini ada komitmen yang kuat," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/1/2017).

(Baca: KPK Panggil Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla)

Suroyo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eko Susilo Hadi. Pemeriksaan itu, kata Febri, untuk menggali kemungkinan adanya informasi baru dalam kasus pengadaan alat monitoring satelit.

"Berkas hasil pemeriksaan akan didapatkan juga oleh penyidik KPK," ucap Febri.

Dalam pemeriksaan hari ini, KPK memanggil Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla Leni Marlena, Anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla Juli Amar, dan pihak swasta Bram Louis Alexander N.

Eko Susilo Hadi merupakan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla.

Dalam proyek ini, Eko merupakan pelaksana tugas Sekretaris Utama Bakamla, yang diberikan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran.

Selain Eko Susilo, KPK juga menangkap tiga orang lainnya sebagai tersangka yang diduga sebagai pihak swasta pemberi suap.

Mereka adalah Direktur Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, serta dua pegawainya, Muhammad Adami Okta, dan Hardy Stefanus.

Masa penahanan Eko Susilo Hadi, Muhammad Adami Okta, dan Hardy Stefanus diperpanjang hingga tanggal 12 Februari.

(Baca: KPK Temukan Indikasi Perantara dalam Kasus Dugaan Suap di Bakamla)

Fahmi dan dua pegawainya diduga memberikan suap sebesar Rp 2 miliar kepada Eko Hadi Susilo.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, uang Rp 2 miliar yang ditemukan petugas KPK diduga terkait pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla.

Anggaran proyek senilai Rp 200 miliar itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.