Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Penyebab Kasus Intoleransi Versi Polri

Kompas.com - 05/01/2017, 18:57 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, terdapat setidaknya dua penyebab intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Pertama, kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan ajaran agama. Hal itu ditemukan dalam beberapa kasus intoleransi yang ditangani Polri di lapangan.

"Tumbuhnya aliran yang memfitnah, mengharamkan, mengkafirkan aliran lain. Akhirnya jadi satu masalah," kata Awi dalam suatu diskusi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Kedua, terdapat aksi penolakan pendirian tempat ibadah. Awi menyebutkan, di beberapa tempat kalangan mayoritas dapat melarang pendirian tempat ibadah.

Awi mencontohkan, di Pulau Jawa dengan mayoritas penduduk beragama Islam misalnya, terjadi penolakan pendirian gereja.

Sedangkan di Manado, dengan mayoritas penduduk beragama Nasrani, terjadi penolakan pendirian masjid.

"Ini jadi permasalahan bangsa. Harus jadi perhatian pemikir bangsa ini jangan sampai terpecah belah karena masalah mayoritas dan minoritas," ujar Awi.

Awi mengatakan, pihaknya mencatat setidaknya terdapat 25 kasus intoleransi yang terjadi sepanjang 2016. Kasus tersebut terjadi dalam bentuk pelarangan hingga perusakan rumah ibadah.

(Baca juga: Menag Nilai Toleransi Umat Beragama pada 2016 Cukup Baik)

Sementara itu, Komnas HAM mencatat terjadi peningkatan kasus intoleransi dibanding dua tahun sebelumnya.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, Jayadi Damanik mengatakan, pada 2014, pihaknya mencatat sebanyak 74 kasus intoleransi masuk dalam meja pengaduan Desk KBB.

Tahun 2015, jumlah pengaduan meningkat, dengan total pengaduan sebesar 87 kasus.

"Tahun 2016 hampir 100 kasus. Kami akan publikasikan datanya tanggal 10 nanti," ucap Jayadi.

Kompas TV Potret Toleransi Dalam Gereja & Masjid yang Bersebelahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com