Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-insiden Zahro Express, Pelni dan ASDP Layani Pelayaran Muara Angke

Kompas.com - 02/01/2017, 21:35 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan melibatkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP untuk melayani pelayaran ke Pelabuhan Muara Angke.

Hal itu dilakukan menyusul tewasnya 23 penumpang saat insiden terbakarnya kapal motor (KM) Zahro Express, Minggu (1/1/2017).

Budi menjelaskan, hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan serta keamanan di pelabuhan tersebut. Adapun KSOP Muara Angke saat ini telah dinonaktifkan.

PT Pelni akan mulai mengklasifikasikan kapal rakyat yang layak untuk beroperasi di perairan Muara Angke.

Jika nantinya di lapangan ditemukan kapal yang tidak layak, PT Pelni berhak untuk tidak memberikan izin berlayar bagi kapal tersebut.

"Dalam waktu pendek ini (Pelni) akan meneliti kapal-kapal yang beroperasi di sana. Jumlah kapal yang dinyatakan safe dan secure dan bisa melayani masyarakat kami kasih kesempatan, tapi jika tidak (layak) kami persilakan mereka tidak beroperasi," ujar Budi usai di RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2017).

Seperti diketahui, Kapal Motor (KM) Zahro Express terbakar saat hendak menuju Pulau Tidung dari Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu pagi.

Dugaan sementara, penyebab kebakaran karena arus pendek dari mesin kapal. Dari data BNPB, jumlah penumpang yang meninggal akibat insiden ini sebanyak 23 orang.

Korban meninggal rata-rata mengalami luka bakar 100 persen. Pihak BNPB masih berusaha menyisir perairan di sekitar Muara Angke untuk menemukan korban yang masih hilang.

Kompas TV Kapolda Metro Jaya: Korban Kapal Tewas Alami Luka Bakar

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com