Penegak Hukum Dinilai Kurang Tegas Tangani Intoleransi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai tengah menghadapi situasi darurat dalam hal toleransi dan kebinekaan.

Gigin Praginanto, antropolog dari Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bineka dan Inklusif menyatakan, kedaruratan itu kerap terjadi karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak praktek intoleransi.

Hal itu, kata Gigin, kerap terlihat saat terjadi pembubaran acara kelompok agama tertentu oleh sekelompok orang yang intoleran.

(Baca: Diskriminasi dan Intoleransi Masih Jadi PR Jokowi-Kalla)

"Aparat negara justru tidak tegas dalam menindak praktek-praktek seperti itu. Itu terjadi baik di kota-kota besar maupun di daerah," kata Gigin dalam jumpa pers di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016).

Di Magelang misalnya, Gigin menceritakan ada spanduk bernada rasis yang terpasang. Spanduk tersebut menyerukan warga sekitar agar memboikot salah satu toko yang penjualnya berasal dari etnis tertentu.

Apalagi, kata Gigin, saat ini dunia maya juga turut berperan menjadi penyebar intoleransi yang masif.

(Baca: Jokowi Instruksikan Pembentukan Tim untuk Atasi Intoleransi)

Dan sangat mungkin intoleransi yang dipupuk dan disebar di dunia maya kemudian berpindah ke dunia nyata.

"Di tengah masifnya penyebaran intoleransi ini tentu negara harus hadir melalui ketegasan aparat penegak hukumnya untuk menindak intoleransi. Jangan sampai merusak persatuan dan kebinekaan yang ada," lanjut Gigin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkap akan membentuk tim untuk menangani kasus-kasus intoleransi. Rencana itu dibicarakan Presiden dan Komnas HAM beberapa waktu lalu. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, anggota tim anti-intoleransi ini akan ditentukan langsung Presiden Jokowi.

Selain dari internal pemerintah dan Komnas HAM, akan diambil juga dari kelompok sipil. Tim tak hanya berupaya menangkal gerakan intoleran, tapi juga sekaligus memperkuat nilai nasionalisme dan kebangsaan di masyarakat.