71.000 Polisi Siap Amankan Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 06/12/2016, 06:45 WIB
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri menyiapkan 71.969 personel untuk mengamankan Pilkada Serentak 2017. Mereka akan bertugas dengan sandi Operasi Mantap Praja. 

Tujuan utama operasi tersebut di antaranya melakukan langkah-langkah preventif. Bila diperlukan, aparat ini juga siap menindak secara represif.

Langkah yang kini dilakukan di antaranya memetakan daerah rawan dari 101 daerah pemilihan.

"Banyak faktor, variabel-variabel kami tentukan. Mulai dari karakteristik masyarakat, sejarah konflik, dan lain-lain," kata Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2016).

(Baca:Empat Kabupaten di Papua Barat Paling Rawan dalam Pilkada Serentak 2017)

Polri telah mengategorikan kerawanan dalam dua kelompok, yaitu rawan 1 untuk daerah rawan dengan potensi konflik relatif lebih rendah dan rawan 2 untuk daerah dengan potensi rawan lebih tinggi.

Inventarisasi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) juga telah dilakukan. Sebanyak 65.000 lebih TPS masuk kategori aman. Sebanyak 25.000 lebih TPS masuk kategori rawan 1, sedangkan 7.490 TPS masuk kategori rawan 2.

"Terutama daerah-daerah yang punya sejarah konflik, pertarungan antara paslon di TPS itu pendukungnya cukup keras, kerawanan masalah gangguan separatis, dan lain-lain," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Untuk bidang logistik, Polri juga menginventarisasi dan mendistribusikan sesuai penggunaan masing-masing daerah.

(Baca: Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017)

Termasuk menempatkan Sabhara untuk mengawasi dan membantu logistik pilkada seperti kotak suara dan surat suara, termasuk percetakannya.

"Kami juga buat rencana kontingensi dengan mengedepankan personel Brimob sebanyak 51.485," ujarnya.

Kompas TV Kapolri Sebut Tangani 756 Kasus Korupsi Tahun 2016

 

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X