JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kantor wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja keras mempercepat proses sertifikasi tanah.
Hingga kini, jumlah tanah yang sudah disertifikasi secara nasional baru 60 persen.
Instruksi tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Balikpapan Sport & Convention Center, Balikpapan, (5/12/2016).
"Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers istana.
Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional dengan mengedepankan unsur kecepatan.
"Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan," ujarnya.
Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektar tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi.
Sementara saat ini baru 46 juta hektar yang sudah disertifikatkan. "Kita 71 tahun merdeka yang sudah diselesaikan baru 46 juta, masih 60 persen lebih yang belum yang belum selesai di seluruh Indonesia," tambahnya.
Menteri Agraria: Sertifikat Tanah Bisa "Disekolahkan"
Presiden pun menargetkan, pada 2017, pemerintah bisa menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat di tahun 2018, dan 9 juta sertifikat di tahun 2019.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan