Dirjen Kemendagri Sebut Tagihan 90 Juta Dollar AS Terkait Proyek E-KTP Sudah Diurus

Kompas.com - 23/11/2016, 22:47 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Ditjen Dukcapil di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRADirektur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Ditjen Dukcapil di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, tagihan sebesar 90 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik telah diurus oleh konsorsium.

Ia menjelaskan, sekitar akhir 2015 atau awal 2016, Kemendagri menerima surat tagihan dari PT Biomorf bahwa ada sejumlah 90 juta dollar AS yang belum dibayarkan.

Biomorf merupakan perusahaan yang mengurusi sistem informasi penunggalan biometrik. Perusahaan tersebut disubkontrak oleh PT Quadra Solution.

"Saya merasa tidak ada kepentingan, saya menghubungi konsorsiumnya. Ya sudah mereka bilang akan diselesaikan. Mereka bilang 'Kami yang urus'," kata Zudan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).


Pemerintah telah menggelontorkan dana untuk proyek KTP elektronik.

Zudan mengatakan, seharusnya subkontraktor menagih uang pembayaran ke konsorsium.

"Konsorsium kemungkinan belum membayar ke subkontraktor ini," kata dia.

Terkait 110 juta data penduduk Indonesia dalam proyek KTP elektronik, Zudan yakin tak akan mudah disalahgunakan oleh pihak asing meskipun mereka memiliki data lengkap.

"Ya enggak bisa. Kalau di-copy kan kelihatannya traffic-nya," kata Zudan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, pemerintah dianggap masih memiliki utang kepada perusahaan asal Amerika Serikat yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Utang tersebut berjumlah 90 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun.

"Begitu saya jadi menteri, saya dihubungi, 'Pak Menteri, kementerian Anda masih utang kepada saya'," kata Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, menirukan perkataan orang yang menghubunginya. 

Tjahjo mengatakan, pihaknya terus berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proyek tersebut.

Sebab, data kependudukan Indonesia yang juga dipegang oleh perusahaan asing itu rawan disalahgunakan. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X