JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan persoalan besar atau kecilnya anggaran.
Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk Papua lewat dana otonomi khusus dan dana transfer daerah. Namun, kesejahteraan belum terwujud.
"Tahun anggaran 2016 saja, total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun. Ini jumlah yang cukup besar," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas pembangunan Papua di Kantor Presiden, Selasa (8/11/2016).
"Namun, anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai," kata dia.
Oleh sebab itu, Jokowi melihat kesalahan bukan ada pada besar kecilnya anggaran. Persoalan ditengarai ada pada belum sinergisnya proses perencanaan pembangunan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Proses perencanaan belum sepenuhnya terpadu, belum juga sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif," ujar Jokowi.
Jokowi berpesan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi dan fokus membangun kualitas kesehatan dan pendidikan di Papua. Masing-masing sektor jangan berjalan sendiri-sendiri.
"Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Papua," ujar Jokowi.
Jokowi mengapresiasi indeks pembangunan manusia rakyat Papua pada 2015 naik 0,50 poin. Namun, peringkatnya masih di bawah 60 alias masih pada posisi yang rendah.
Sinerginya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan terimplementasi dalam hal pembangunan infrastruktur, pengembangan konektivitas antar-wilayah di Papua, serta penetapan satu harga pada BBM.
"Terakhir, saya ingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua juga harus memperhatikan nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dan memegang teguh nilai adat dan budaya," ujar Jokowi.
"Rakyat Papua harus dilibatkan dalam proses pembangunan dan jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton," tutur dia.