Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunda Kunker ke Australia karena Sibuk Konsolidasi Politik

Kompas.com - 06/11/2016, 15:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya menunda kunjungan kerja ke Australia.

Presiden mengatakan, ia tengah melakukan konsolidasi politik dan kenegaraan di tengah kondisi saat ini. Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui video conference kepada WNI yang ada di Sydney, Australia.

Video conference digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/11/2016).

"Kemarin dari pagi sampai tengah malam kita terus mengundang tokoh-tokoh politik, tokoh-toloh agama, yang kita undang untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana," kata Jokowi.

"Hal-hal seperti itulah yang terus kita lakukan dalam minggu-minggu ini," tambah Kepala Negara.

(Baca: Jokowi Minta WNI di Australia Tak Khawatir Kondisi Dalam Negeri)

Semula, Jokowi dijadwalkan bertolak menuju Australia pada Sabtu (5/11/2016) malam dan berada disana hingga Selasa (8/11/2016).

Jokowi telah menghubungi Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull untuk menyampaikan kabar penundaan kunjungan tersebut.

Presiden juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk membahas ulang jadwal kunjungan.

"Berkaitan dengan situasi dan kondisi keamanan di tanah air, saya sampaikan bahwa kondisinya aman, stabilitas politik juga tidak ada masalah sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi kenegaraan," ujar Jokowi.

Jokowi pun sempat menyinggung mengenai unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) lalu. Massa berkumpul di Istana Negara menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama.

(Baca: Jokowi Gelar "Video Conference" dengan Warga RI di Australia, Sore Ini)

Aksi unjuk rasa pada berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.

Di wilayah penjaringan juga muncul warga yang membuat kerusuhan. "Kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas," ucap Jokowi.

Kompas TV Pengunjuk Rasa 4 November Meninggal Dimakamkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com