Anggota DPRD Tanggamus Merasa Diteror Setelah Laporkan Bupati ke KPK

Kompas.com - 03/11/2016, 19:21 WIB
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Gedung KPK Jakarta, Kamis (3/11/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua LPSK Abdul Haris Semendawai di Gedung KPK Jakarta, Kamis (3/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPRD Tanggamus meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Anggota DPRD tersebut merasa diteror setelah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan.

"Sekarang proses hukumnya sudah berjalan, bahkan Bupati sudah dinyatakan sebagai tersangka. Para pelapor ini kami berikan perlindungan dan itu sudah berjalan. Jadi tidak ada masalah soal itu," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Menurut Haris, awalnya pelapor berjumlah 13 orang. Namun, saat ini pelapor berkurang menjadi 8 orang.

(Baca: KPK Tetapkan Bupati Tanggamus sebagai Tersangka Suap)

Hal ini salah satunya karena adanya tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap para pelapor.

"Bahkan ada upaya agar mereka ini di PAW (pergantian antar waktu). Kemudian, ada beberapa tindakan yang berusaha menyingkirkan peran mereka di DPRD," kata Haris.

Menurut dia, anggota DPRD yang menjadi pelapor memiliki informasi penting yang harus disampaikan dalam proses pemeriksaan, baik dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun di pengadilan.

"Untuk laporan ini, kami sudah berkoordinasi dengan KPK terkait kasusnya, juga dengan kepolisian setempat," kata Haris.

KPK menetapkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan sebagai tersangka.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X