Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bicara soal Kasus Ahok dan Isu Lain, Ini Tanggapan Jokowi

Kompas.com - 03/11/2016, 16:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo enggan banyak berkomentar terkait pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait polemik yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan isu lain.

"Bagus, sangat bagus," ucap Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Hal itu dikatakan Jokowi ketika diminta tanggapan soal pidato SBY.

(Baca: Jokowi: Besok, Bekerja dan Sekolah seperti Biasanya)

Saat mendengar respons singkat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang duduk di samping Jokowi lalu tertawa.

"Kan memberikan masukan kepada pemerintah," tambah Jokowi.

Saat jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016), SBY menanggapi beberapa isu terkini. Sebagian pernyataan ditujukan kepada pemerintah saat ini.

SBY bereaksi atas informasi yang disebutnya berasal dari intelijen bahwa ada parpol yang menggerakkan dan mendanai rencana aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah dan menghina.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, dalam jumpa pers tersebut, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (1/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

(Baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)

SBY juga mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Ahok yang dituduh menistakan agama.

Presiden keenam itu mengatakan, Ahok mesti diproses hukum. Bola kini ada di tangan Polri, bukan di tangan Presiden Jokowi atau pihak lain.

Kepolisian harus berhati-hati dalam mengusut kasus Ahok. Pasalnya, kata dia, jutaan rakyat Indonesia mengikuti proses hukum tersebut lewat media.

(Baca: SBY: Kalau Pendemo Diabaikan, sampai Lebaran Kuda Masih Ada Unjuk Rasa)

SBY meyakini, unjuk rasa bakal terus terjadi jika protes tersebut diabaikan penegak hukum.

Selain itu, SBY juga menyinggung masalah pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, yang belakangan menjadi polemik publik.

SBY mengatakan, ada pihak-pihak yang menuding dia terlibat kasus Munir karena tak kunjung menyerahkan berkas asli rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com