Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Waspadai Pihak Ketiga Tunggangi Demo 4 November

Kompas.com - 01/11/2016, 14:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta para ulama agar mewaspadai kemungkinan adanya pihak yang menunggangi unjuk rasa 4 November 2016.

Permintaan itu dilontarkan Jokowi saat mengundang para ulama ke Istana Kepresidenan, Selasa (1/1/2016). 

Menurut Menag, pemerintah sudah mendapatkan informasi dari aparat akan potensi adanya pihak ketiga yang menunggangi demo tersebut.

(baca: Ini Seruan Para Ulama untuk Pendemo 4 November)

"Ada pihak-pihak yang kemudian ingin memanfaaat kan ini untuk misalnya mengusik NKRI. Sehingga ini harus diwaspadai betul. Bahkan juga mewaspadai pihak ketiga yang berupaya membiayai demo-demo seperti ini," kata Lukman usai mendampingi Presiden bertemu para ulama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/10/2016).

Hadir dalam pertemuan itu para tokoh dari Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Lukman mengatakan, pemerintah memandang tidak ada yang salah dari demonstrasi.

(baca: Kepada Para Ulama, Jokowi Tegaskan Tak Akan Intervensi Kasus Ahok)

Namun, jika tidak dilakukan dengan tertib, ia khawatir demo akan lebih mudah ditunggangi oleh pihak ketiga.

"Ini imbauan kewaspadaan agar mereka yang berunjuk rasa itu lalu kemudian agendanya tidak dibajak pihak lain," ucap Lukman.

Lukman menambahkan, langkah Presiden mengundang para ulama juga untuk menegaskan bahwa saat ini proses hukum terhadap Ahok terus berjalan.

Tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.

(baca: Jokowi: Islam dan Keindonesiaan Tak Harus Dipertentangkan)

"Bukan berarti pemerintah tidak menindaklanjuti laporan-lappran yang disampaikan kepada aparat penegak hukum kita. Tapi memang sdg berproses itu," ucap Lukman.

Kompas TV 4 November, Demo Ahok Besar-besaran Digelar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com