Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Terbit Imbauan Siaga I, Kapolri Sambangi Mako Brimob

Kompas.com - 31/10/2016, 07:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dan sejumlah perwira tinggi Polri mendatangi Markas Komando Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, Senin (31/10/2016).

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin datang sekira pukul 06.30 WIB menggunakan mobil dinasnya.

Kapolri tiba belakangan sekira pukul 06.55 WIB. Nampak pula mobil dinas Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dino Sukmanto.

Penjagaan ketat tak hanya di depan Mako Brimob, di sepanjang jalan raya Komjen Pol M Yasin juga terlihat sejumlah polisi bersiaga.

Hingga saat ini, belum diketahui maksud kedatangan pejabat Mabes Polri tersebut. Diduga, kedatangan mereka berkaitan dengan surat pemberitahuan kepada seluruh anggota Brimob untuk siaga I yang terbit dan beredar di publik beberapa waktu lalu.

Pemberitahuan Siaga I dikirimkan melalui surat yang ditandatangani Wakil Komandan Korps Brimob Brigadir Jenderal Anang Revandoko.

Pasukan Brimob di seluruh Indonesia diminta siap dalam menerapkan status siaga I untuk mengantisipasi gangguan keamanan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, surat tersebut sifatnya arahan internal Brimob bahwa personel tidak mengambil cuti atau izin menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung tahun depan.

Ini diputuskan mengingat jumlah personel Brimob yang terbatas, sedangkan jumlah personel yang dibutuhkan untuk pengamanan pilkada di 101 daerah memerlukan banyak tenaga.

Boy menegaskan, status siaga I Brimob ini bukan berarti akan ada gangguan keamanan yang terjadi, melainkan hanya antisipasi.

(Baca: Ini Penjelasan Mabes Polri Soal Pemberitahuan Siaga I Brimob)

Status siaga I ini juga diterapkan pada Pilkada serentak 2015 lalu. "Kami kan enggak boleh underestimate kalau petugas. Harus siap, kalau ada apa-apa cepat. Apalagi menghadapi Pilkada," ujar Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com