Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Jaksa Agung Juga Tanya Megawati soal Kasus Munir

Kompas.com - 24/10/2016, 12:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku heran mengenai kesulitan pemerintah menemukan dokumen asli Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Ia mempertanyakan pihak-pihak yang mengaku tidak puas dengan tindak lanjut pengungkapan kasus itu pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau memang belum puas, silakan bikin TPF baru. Kalau masih ngotot cari aslinya, kalau tak ada di Istana ya minta saja mantan-mantan anggota tim TPF," kata Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Ia turut mengomentari rencana Jaksa Agung HM Prasetyo menghadap SBY.

Syarief menyarankan agar Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

"Karena itu kan kejadiannya pada era Megawati, bukan era Pak SBY. Pak SBY yang punya inisiatif buat TPF," kata dia.

(Baca: Polemik Dokumen Laporan TPF Munir, Ini Kata SBY)

Ia menegaskan, jika memang dokumen itu hilang, maka hal itu karena ketidaksengajaan.

"Masa disengaja sih, tidak mungkinlah. Sama dengan cari dokumen 11 Maret (Supersemar) sampai sekarang belum ketemu. Gitu kan," tutur Syarief.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi setelah namanya disebut sejumlah media terkait keberadaan dokumen TPF.

SBY mengatakan, sejak ramainya pemberitaan media dan perbincangan publik tersebut, dia bersama mantan pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu mulai menyiapkan penjelasan terkait dokumen TPF Munir.

"Kami buka kembali semua dokumen, catatan, dan ingatan kami apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus Munir," tulis SBY.

SBY pun berusaha menyegarkan ingatan netizen mengenai mendiang Munir yang meninggal ketika menuju Amsterdam, Belanda, saat menumpang pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004.

(Baca: Hendardi: SBY Tak Berperan Besar dalam Ungkap Kasus Munir)

"Ketika aktivis HAM Munir meninggal, saya masih berstatus sebagai capres. Tiga minggu setelah jadi presiden, Ibu Suciwati (istri almarhum) temui saya," kata SBY.

"Kurang dari seminggu setelah pertemuan itu (TPF Munir belum dibentuk) kita berangkatkan tim penyidik Polri ke Belanda," tambahnya.

Adapun aktivitas pemerintah dan penegak hukum selanjutnya, kata SBY, akan segera disampaikan kepada publik.

"Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & tentunya juga kebenaran," kicau SBY.

Kompas TV Kemana Hilangnya Dokumen TPF Munir?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com