Enam Tantangan Utama Pengembangan Panas Bumi di Indonesia

Kompas.com - 24/10/2016, 11:37 WIB
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Senior Officials Meeting (SOM) terkait potensi panas bumi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Senior Officials Meeting (SOM) terkait potensi panas bumi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyebutkan, setidaknya ada tujuh tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam melakukan pengembangan potensi panas bumi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan bersama sejumlah menteri terkait di ruang rapat pimpinan DPR, Senin (24/10/2016).

Kebutuhan energi, menurut dia, semakin hari semakin meningkat. Namun, laju peningkatan penyediaan energi belum dapat mengimbangi kebutuhan energi yang ada.

"Akibatnya terjadi rotasi pemadaman yang sering, berdampak buruk bagi ekonomi dan konsumen," tutur Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Tantangan pertama, kata Agus, yaitu mengenai risiko pembiayaan dan investasi panas bumi. Proyek panas bumi memiliki risiko yang tinggi dan memerlukan dana yang besar.

Dua tahap tersebut berkaitan dengan tahapan eksplorasi, terutama kegiatan pengeboran sumur eksplorasi.

Kedua, berkaitan mekanisme pengelolaan wilayah kerja panas bumi.

Ketiga, tentang jual-beli listrik dari panas bumi. Pada prosesnya, kata Agus, penentuan harga jual beli listrik panas bumi sering menimbilkan masalah karena tidak ada titik temu antara PLN dan pengembang.

Ia melihat, perbedaan harga listrik dari berbagai pembangkit energi lain sangat mempengaruhi PLN dalam menentukan harga listrik dan panas bumi.

"Oleh karena itu, kami mendorong percepatan rencana peraturan pemerintah mengenai pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang memuat model feed in tarif dengan rancangan skema fixed prices yang akan diatur melalui permen ESDM," kata dia.

Keempat, mengenai pengadaan lahan dan lingkungan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2014, kegiatan panas bumi dapat dilakukan di wilayah hutan konservasi melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X