Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 55.689 Santri Sudah Terima Dana Program Indonesia Pintar

Kompas.com - 22/10/2016, 16:10 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Mohsen mengatakan bahwa sebanyak 55.689 santri sudah menerima penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Jumlah tersebut tercatat hingga Oktober 2016 dan akan meningkat seiring proses pencarian anggaran.

Pada tahun 2016, Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran PIP untuk santri pondok pesantren sebesar Rp 159,92 miliar.

Anggaran ini diperuntukan bagi 190.000 santri yang tersebar di seluruh Indonesia. “Anggaran manfaat PIP yang sudah disalurkan berjumlah Rp 42,49 miliar dan akan terus meningkat bersamaan dengan progres pencairan anggaran," kata Mohsen dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10/2016).

Mantan kepala kantor wilayah Kemenag Sulawesi Tengah itu menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus memperbarui informasi penyaluran anggaran PIP untuk santri Pondok Pesantren. Sebab, sebagian anggaran berada di Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Menurut Mohsen, penerima PIP merupakan para santri yang telah memenuhi kriteria. Antara lain, penerima merupakan santri pondok pesantren, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, dan berasal dari keluarga miskin.

“Persyaratan untuk membuktikan ketiga kriteria itu didukung dengan sejumlah data dan bukti-bukti otentik, seperti nomor Kartu Keluarga, Nomor KTP, penghasilan orang tua dan data-data keluarga lainnya serta surat keterangan miskin. Kriteria itu untuk menghindari penyalahgunaan anggaran negara,” ujar Mohsen.

Seiring dengan penyaluran PIP, Kemenag juga terus memproses pencetakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebanyak 727 KIP sudah tercetak dan secara simbolis diserahkan Sabtu (22/10/2016) kepada santri, bersamaan dengan peringatan Hari Santri dan gelaran Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) VII di Serang, Banten.

“Sebanyak 41.866 KIP diperkirakan akan selesai pada akhir Oktober 2016 untuk kemudian langsung didistribusikan ke para santri penerima,” ucap Mohsen.

Mohsen mengakui bahwa proses pencetakan KIP sedikit terlambat. Pasalnya, KIP baru bisa diterbitkan setelah diverifikasi dengan Basis Data Terpadu yang dimiliki oleh Tim TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Selain itu, menurut Mohsen, proses pendataan juga terkendala karena santri pondok pesantren sebagian besar jauh dari tempat tinggal orang tua, bahkan hingga berbeda provinsi.

Meski demikian, Mohsen menuturkan proses pencetakan KIP terus dilakukan sehingga manfaatnya bisa disalurkan secara optimal.

Berdasarkan data EMIS (Education Management Information System) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2015/2016, di Indonesia terdapat 28.961 pondok pesantren. Sebanyak 15.057 unit (51,99 persen) disebut pesantren salafiyah (santri hanya mengaji saja).

Sisanya, sebanyak 13.904  unit (48.01 persen), merupakan pesantren yang juga mengadakan pendidikan formal dan nonformal.

Adapun total santri pondok pesantren berjumlah 4.028.668 orang. Sebanyak 1.858.352 santri (46,13 persen) mengikuti layanan pendidikan Madrasah (MI/MTs/MA).

Sebanyak 1.343.230 santri (33,34 persen), mengikuti layanan pendidikan Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK).

Selain itu, sebanyak 67.320 santri (1,67 persen) mengikuti layanan perguruan tinggi. Sebanyak 82.046 santri (2,04 persen) mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan (Program Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A/B/C), dan sebanyak 677.712 santri (16,82 persen) hanya mengaji kitab saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com