Wantimpres: Sayang Kepemimpinan seperti Jokowi Belum Banyak Ditiru Pejabat Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menilai, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla telah berhasil membangun kepercayaan publik selama dua tahun menjabat.

"Sekarang yang terbangun di kalangan kita adalah building trust. Trust pada pemerintah ini meningkat, hari ini 67 persen," ujar Sidarto dalam diskusi "Menagih Nawacita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Menurut Sidarto, kepercayaan publik tersebut karena sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi saat ini dalam memimpin negara.

Saat ini, kata Sidarto, belum banyak pemimpin yang memiliki komitmen dan integritas dalam memberikan pelayanan terhadap publik seperti Jokowi.

"Kepemimpinan seperti Jokowi yang jujur, cerdas, tegas itu tidak banyak," kata Sidarto.

(Baca: Dua Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Membangun Indonesia dari Pinggiran)

Namun, Sidarto melihat sikap seperti Jokowi itu belum dicontoh oleh para pejabat daerah.

"Sayang leadership by example Jokowi belum banyak ditiru. Tidak usah kita tutupi masih banyak pejabat yang terlibat dalam proyek," kata Sidarto.

Alhasil, berbagai program yang dicanangkan Jokowi masih sulit terhubung ke daerah karena alasan birokrasi.

(Baca: Dua Tahun Pemerintahan, JK Anggap Indonesia Lebih Baik Dibanding Negara Lain)

Sidarto mengatakan, pejabat daerah saat ini masih terperangkap dalam zona nyaman sehingga memperlambat birokrasi.

"Program-program di tingkat pusat belum semuanya bisa terkoneksi ke bawah karena birokrasi di tingkat daerah. Ini karena sebagian mereka masih banyak yang mau menikmati zona nyaman," ucap Sidarto.

Menurut Sidarto, kondisi tersebut harus segera diatasi. Pejabat daerah, lanjut dia, harus memiliki sikap yang dapat memudahkan pelayanan terhadap publik.

Dengan begitu, realisasi Nawacita dapat segera terwujud di seluruh Indonesia.

(Baca: Dua Tahun Pemerintahan, JK Anggap Indonesia Lebih Baik Dibanding Negara Lain)

"Bagaimana Indonesia mau berubah kalau keteladanan ini tidak merata dari pusat sampai daerah," kata politisi senior PDI Perjuangan itu.