Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Pemerintahan, JK Anggap Indonesia Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Kompas.com - 20/10/2016, 10:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, secara keseluruhan capaian Indonesia selama dua tahun masa pemerintahan lebih baik jika dibandingkan capaian yang diperoleh negara lain.

Meskipun ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelambatan di sejumlah sektor.

Hal itu disampaikan Kalla saat wawancara eksklusif dengan Kompas TV yang ditayangkan pada Kamis (20/10/2016).

Tepat hari ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan dua tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2014.

“Ya, memang awalnya 2014 kita tentu mencanangkan suatu program, kemudian dari program itu ada target-targetnya. Namun, semua itu tergantung dari apa yang mau kita lakukan dan faktor luar yang memengaruhi ekonomi dan keadaan politik negeri ini,” ujarnya.

(baca: Pramono: Kepuasan Publik atas Jokowi Melebihi Saat Pilpres 2014)

Dari sisi politik, misalnya, stabilitas dapat terjaga dengan baik. Tidak terjadi perbedaan antarpartai politik yang menyebabkan gesekan yang besar.

Demikian halnya di sektor sosial. Meski terjadi permasalahan di sejumlah daerah, namun persoalan itu dapat diselesaikan degan baik.

“Masalah ekonomi, seperti yang saya katakan tadi, karena ekonomi di dunia saling berhubungan, saling interdependen. Maka di samping ekonomi dalam negeri, pengaruh laju ekonomi luar juga memengaruhi,” kata dia.

(baca: Jokowi Ingin Bensin di Papua Rp 6.450 Per liter, Fadli Zon Minta Jangan Hanya Pencitraan)

Pelambatan ekonomi itu datang dari China, Eropa dan Amerika Serikat. Kendati demikian, jika dibandingkan Singapura, Thailand, dan Malaysia, menurut Kalla, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik.

Dalam catatan pemerintah, pertumbuhan ekonomi saat ini berada pada level 5,1 persen, dari target 6 persen yang dicanangkan sebelumnya.

“(Memang) India masih lebih tinggi dari pada kita, China lebih tinggi sedikit dari pada kita,” kata dia.

(baca: Jokowi: Kita Jadikan Pulau Terluar sebagai Beranda Indonesia)

Kalla menilai, pelambatan ekonomi memengaruhi sektor perdagangan Indonesia. Nilai ekspor sejumlah komoditi seperti crude palm oil, batu bara, serta sejumlah mineral lainnya turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, pendapatan di sektor pajak memang belum mencapai target. Sehingga, rencana pembangunan sejumlah infrastruktur yang dicanangkan pemerintah belum tercapai 100 persen.

“Soal lainnya, ekspor tentu lebih rendah, pangan naik tentu karena impor kita, dapat kita kurangi. Tapi ada juga yang naik seperti daging contohnya. Ada kemajuan seperti itu,” ujarnya.

Kompas TV Jelang 2 Tahun Jokowi-JK, Pemberantasan Pungli Mencuat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com