Natalius Pigai: Kunjungan Jokowi ke Papua Tak Bermanfaat, Hanya Habiskan APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai, kehadiran Jokowi sebanyak empat kali di Tanah Papua selama dua tahun masa kepemimpinannya merupakan hal yang sia-sia.

Menurut dia, kunjungan tersebut tidak membawa dampak apapun bagi warga Papua.

"Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat, dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," kata Natalius, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/10/2016).

Presiden Jokowi, kata dia, justru menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan.

Akibatnya, berbagai pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Papua.

"Adanya fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa, dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode Beliau menujukkan bukti bahwa menciptakan Tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata," ujar Natalius.

(Baca: Disambut Meriah, Jokowi Senang Melihat Keceriaan Anak-anak Papua)

Program yang didengungkan oleh Presiden untuk membangun pasar "Mama-mama Papua" dinilainya tidak pernah ada yang tuntas.

Bahkan, pimpinan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) Rojit meninggal secara misterius di Papua.

Masalah lain dari kehadiran Jokowi, tambah dia, adalah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ddaerah Papua hingga mencapai miliaran rupiah.

(Baca: Gubernur Papua Bangga Jokowi Berkunjung Empat Kali dalam Dua Tahun)

Jika semakin sering Presiden mengunjungi Papua, maka semakin banyak APBD Papua yang terkuras.

"Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini," ujar dia.

Natalius membandingkan dengan kunjungan Presisen keempat Abdurrahman Wahid yang baru sekali datang ke Papua, namun langsung terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan.

(baca: Jokowi Instruksikan Semua Kecamatan di Papua Terang Benderang pada 2019)

Ia menilai, salah satu kegagalan Presiden Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerjanya ke Papua arena Presiden tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.

"Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, maka pribadi sebagai putra Papua dan pembela hak asasi manusia, dengan tegas saya menolak kunjungi Papua untuk tiga tahun mendatang, karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya," kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, tidak benar jika kunjungan Presiden ke Papua selama ini tidak bermanfaat bagi rakyat Papua sendiri.

"Ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kepada masyarakat di Papua," ujar Johan.

(baca: Komisioner Komnas HAM Sebut Kehadiran Jokowi di Papua Sia-sia, Ini Jawaban Istana)

Contohnya ialah pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai. Ada pula program menekan harga di Papua dengan cara memperlancar arus distribusi barang di Papua.

"Ini mampu menekan harga kebutuhan pokok secara signifikan," ujar Johan.

Johan juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi sangat peduli terhadap rakyat Papua, sama seperti kepedulian Jokowi kepada rakyat miskin di Indonesia pada umumnya.

Meski demikian, Johan memastikan bahwa pernyataan Natalius Pigai itu menjadi masukan dan kritik agar kinerja Presiden Jokowi ke depan terkait pembangunan di Papua lebih baik lagi.

Jokowi melakukan kunjungan keempat kalinya ke Papua untuk meresmikan sejumlah proyek kelistrikan dan bahan bakar minyak.

Ia menargetkan pada 2019 kebutuhan listrik di Papua harus tercukupi.

(baca: Harga BBM di Papua Selangit, Jokowi "Sentil" Dirut Pertamina)

Jokowi juga meminta agar harga BBM, khususnya di daerah terpencil di Papua, harus setara dengan harga di daerah lain.

Berbeda dengan Natalius, Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya memuji Jokowi yang sudah empat kali datang ke Papua selama dua tahun pemerintahannya.

Ia menilai kedatangan Jokowi sudah banyak melahirkan kemajuan signifikan bagi Papua.