Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanafi Rais Bantah Kehadiran Amien dalam Demo Protes Ahok Bermuatan Politik

Kompas.com - 17/10/2016, 13:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais menilai, kehadiran mantan Ketua Umum PAN Amien Rais dalam aksi demo di Bareskrim dan Balai Kota Jakarta pada Jumat (14/10/2016) tidak bermuatan politis karena menyuarakan suara umat Muslim.

"Saya nilai bukan politis. Yang dilakukan oleh para demonstran sudah jelas, ada landasan hukumnya, ada landasan undang-undangnya, soal penistaan agama," kata Hanafi di Jakarta, Senin (17/10/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut Hanafi, umat Muslim merasa agamanya telah dilecehkan atas pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Oleh karena itu, mereka menyampaikan protesnya.

Dia menekankan, protes yang dilakukan demonstran tersebut berlangsung damai, tertib, tidak ada aksi anarkistis sehingga dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik.

"Saya salut setinggi-tingginya pada Kapolri karena bisa jaga puluhan ribu demostran dengan suasana damai dan tertib," ujar anak Amien Rais itu.

(Baca: Kehadiran Amien Rais dan Habiburokhman Bikin Demo Anti-Ahok Dinilai Politis)

Dia mengatakan, siapa pun boleh melakukan demonstrasi dengan berlandasan hukum, tetapi harus jauh dari tindak kekerasan.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan kader Partai Gerindra Habiburokhman sebelumnya ikut dalam unjuk rasa terhadap Ahok.

Amien menegaskan, kehadirannya dalam aksi tersebut tidak untuk mencari popularitas.

"Jadi, saya datang ke sini sebagai Muhammadiyah, sebagai ICMI, sebagai partai Islam, sebagai dai. Saya datang ke sini bukan cari popularitas, saya sudah populer," katanya.

(Baca: Bareskrim Incar Penyebar "Hoax" Kapolri Perintahkan Periksa Amien Rais)

Mantan Ketua MPR itu menegaskan, kedatangannya ke dalam aksi tersebut adalah murni untuk membela umat Islam.

Ia meminta Bareskrim Polri segera menangkap dan memproses hukum Ahok sesuai hukum yang berlaku karena itu merupakan satu-satunya cara untuk meredam dan membuat umat Islam lega.

Kompas TV Ahok-Djarot Masih Memimpin Hasil Survei
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com