Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serahkan Konsep Supremasi Hukum, Akademisi Temui Wiranto

Kompas.com - 14/10/2016, 16:14 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 11 akademisi perwakilan dari universitas swasta se-Indonesia menyambangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, (Jumat/14/10/2016).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan konsep supremasi hukum kepada Menko Polhukam Wiranto.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Ade Saptomo, mengatakan, ada tiga poin yang dibahas dalam pertemuan, yakni terkait paket kebijakan hukum, peningkatan kualitas pertahanan nusantara di wilayah perbatasan, dan pentingnya peran Badan Eksaminasi Nasional.

Terkait paket kebijakan hukum, kata Ade, perbincangan lebih menyoroti penegakan hukum.

"Masalah pelayanan publik, masalah hukum yang menyangkut masyarakat umum, yaitu pelayan publik saat ini. Satu, adalah pungli; kedua, penyelundupan dan trafficking macam-macam itu," ujar Ade.

Adapun, peningkatan kualitas pertahanan, menurut Ade, Wiranto meminta para akademisi menyusun konsepnya.

Konsep itu mencakup penguatan bidang sosial, hukum, politik, dan lain sebagainya.

Ade menilai, ancaman tidak hanya ada di dalam negeri tetapi juga dari luar.

Jika peningkatan kualitas pertahanan tidak dilakukan, maka supremasi hukum akan sulit terwujud.

Sementara, terkait Badan Eksaminasi Nasional putusan Mahkamah Agung, Ade mengatakan, hingga saat ini masih ada praktik-praktik penegakan hukum di luar kendali.

Akademisi menilai, supremasi hukum akan berjalan baik jika seluruh aspek terkait dibenahi.

Pertemuan dengan Wiranto ini juga menindaklanjuti pertemuan para akademisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. "

Nah setelah dari Presiden kami bergerak dengan teman-teman (akademisi) menyusun. Hasil itu diserahkan kepada Menko Polhukam," kata Ade.

Pemerintah menetapkan pembenahan pada tujuh sektor bidang hukum usai rapat terbatas Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Ketujuh sektor itu, yakni pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.

Untuk tahap pertama, pemerintah akan menyentuh sektor pelayanan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com