Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Jepang Sepakat Survei Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya

Kompas.com - 11/10/2016, 14:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melaporkan perkembangan rencana pembangunan kereta semicepat Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Luhut melaporkan bahwa dirinya telah bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, beberapa waktu yang lalu.

Setelah pertemuan itu, Jepang akan mengirimkan tim ke Indonesia untuk melakukan survei atas proyek tersebut.

"Kami akan melakukan joint survey antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Jepang," ujar Luhut usai bertemu Presiden.

Survei tersebut dinilai sangat menentukan dan berpengaruh pada keputusan kapan proyek tersebut dimulai.

"Kami ingin melihat survei kereta semicepat 200 kilometer Jakarta-Surabaya itu. Karena itu punya impact ekonomi yang luar biasa," kata Luhut.

"Kami berharap, kalau boleh sih pada kwartal pertama 2017 bisa kami mulai," ujarnya.

Luhut mengatakan, nilai investasi proyek itu direncanakan mencapai 2,5 milliar dollar AS hingga 3 miliar dollar AS.

Saat ditanya, apakah telah dipastikan Jepang yang mengerjakan proyek itu, Luhut membenarkan.

"Kalau Jepang memberikan kondisi yang paling bagus, kenapa tidak? Kan memang sejarahnya Indonesia-Jepang bagus," ujar Luhut.

Pemerintah Jepang sebelumnya menawarkan Pemerintah Indonesia untuk membangun dua proyek, yakni Pelabuhan Patimban, Subang dan kereta Jakarta-Surabaya.

"Pemerintah Jepang telah mengajukan keinginan untuk dua hal. Pertama Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Kedua, bukan kereta cepat, tapi kereta sedang Jakarta-Surabaya," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Halim Perdanakusuma, Kamis (26/5/2016).

Untuk proyek Pelabuhan Patimban, Jepang telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

(Baca: Jepang Ingin Bangun Pelabuhan di Subang dan Kereta Jakarta-Surabaya)

Komunikasi telah sampai pada tahap periodisasi waktu pengerjaan, pembentukan badan usaha pelabuhan dan sebagainya.

"Sementara, mengenai kereta Jakarta-Surabaya sedang dalam proses. Baru akan kami bahas," ujar Pramono.

Kompas TV Dana & Lahan, Kendala Proyek Kereta Cepat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com