Sekitar 50 Anggota Jemaah Haji Ilegal Indonesia Berdomisili di Malaysia

Kompas.com - 06/10/2016, 20:00 WIB
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir saat memberikan keterangan di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016). Kristian ErdiantoJuru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir saat memberikan keterangan di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan per Senin (3/10/2016), terdapat 106 anggota jemaah haji ilegal asal Indonesia yang kini berada di Filipina.

Mereka tiba di Filipina dari Arab Saudi melalui sembilan kelompok terbang. Arrmanatha menyebutkan, jemaah haji tersebut tidak seluruhnya berdomisili di Indonesia.

"Sekitar 50-an dari jemaah WNI itu berdomisili di Malaysia," kata Arrmanatha di Kompleks Kemenlu, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

(Baca: Jemaah Haji Ilegal, Pemerintah Tunggu Arus Pemulangan Haji dari Arab Saudi)

Arrmanatha menjelaskan, 106 anggota jemaah terdiri atas 27 pria dan 79 perempuan berusia 41-60 tahun.

Saat ini, 105 orang sedang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila menunggu proses administrasi untuk dipulangkan ke Indonesia.

Seorang anggota jemaah perempuan memilih untuk tetap berada di detensi otoritas Filipina.

"Yang bersangkutan ingin ditemani dua putranya yang juga warga negara Malaysia," ucap Arrmanatha.

Menurut Arrmanatha, 84 orang siap untuk dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing. Pemulangan akan berlangsung setelah terbit izin dari lembaga otoritas Filipina.

"Sisanya ada 22 orang itu diminta untuk membantu proses investigasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Filipina terkait ini," ujar Arrmanatha.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X