Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rapat Pleno, Fraksi Golkar Bahas Keputusan MKD soal Rehabilitasi Nama Baik Setya Novanto

Kompas.com - 30/09/2016, 12:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada hari ini, Jumat (30/9/2016), pukul 13.00 WIB.

Dari undangan yang beredar di kalangan wartawan DPR, rapat itu akan membahas keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tentang pemulihan nama baik Setya Novanto.

Seluruh anggota fraksi diharapkan menghadiri rapat tersebut.

Adapun surat undangan rapat ditandatangani Plt Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir dan Wakil Sekretaris Sarmuji.

"Pimpinan fraksi Partai Golkar DPR RI mewajibkan kehadiran Saudara tepat waktu, dan bagi yang tidak hadir dianggap tidak setuju pemulihan nama baik dan posisi Bapak Drs. H. Setya Novanto, Ak," tulis surat tersebut.

(Baca: Mahfud MD: Putusan MK Tak Bisa Jadi Dasar MKD Pulihkan Nama Baik Setya Novanto)

Undangan rapat tersebut dibenarkan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo.

Namun, ia belum mengetahui apakah rapat juga akan turut membahas soal pemulihan jabatan Ketua DPR Novanto.

"Belum tahu," kata Firman saat dihubungi, Jumat.

"Intinya adalah dalam undangan itu dukungan anggota fraksi untuk mendukung Pak Nov namanya direhabilitasi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi itu.

Sebelumnya, usulan pengembalian jabatan Ketua DPR bagi Novanto disuarakan anggota Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae.

(Baca: MKD Pulihkan Nama Baik Setya Novanto di Kasus "Papa Minta Saham")

Sebagai salah satu pihak yang mengajukan pemulihan nama baik itu, Ridwan mengaku belum puas.

Ia ingin agar Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Golkar dikembalikan posisinya sebagai Ketua DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com