Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidak Kantor Pajak, Jokowi Pantau Program "Tax Amnesty"

Kompas.com - 28/09/2016, 11:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan sidak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

Di Kantor Pelayanan Pajak Grogol Petamburan, Jokowi datang sekitar pukul 09.05 WIB. Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani berada 15 menit di sana.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih berlengan panjang memantau 'help desk' program Amnesti Pajak.

Ia juga sempat mengajak beberapa wajib pajak berbincang. Di sela blusukan itu, ada wajib pajak yang menyampaikan harapan kepada Jokowi.

"Pak Jokowi, diperpanjang dong sebulan," ujar wajib pajak itu.

(baca: Pengusaha Lapor Harta Serempak, Dana "Tax Amnesty" Dekati Rp 2.500 Triliun)

Jokowi kemudian menoleh ke arah suara itu. Ia kemudian mengatakan bahwa seharusnya wajib pajak memanfaatkan betul-betul waktu yang diberikan undang-undang untuk ikut Amnesti Pajak.

"Kok mepet-mepet sih daftarnya?" ujar Jokowi.

Namun, si wajib pajak itu hanya senyum-senyum saja.

Jokowi mengatakan, "Ya, yang penting inisiatif bayar pajak, sudah bagus".

(baca: Sri Mulyani Ingin Dana Repatriasi "Tax Amnesty" Lebih Besar, tetapi...)

Di lokasi kedua, yakni Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat, Jokowi datang sekitar pukul 09.45 WIB.

Jokowi juga melakukan hal yang sama, yakni meninjau 'help desk' dan berbincang dengan beberapa wajib pajak.

Diketahui, Rabu ini merupakan dua hari jelang berakhirnya masa Amnesti Pajak termin pertama.

(baca: Darmin Klaim "Tax Amnesty" Jadi Penyebab Rupiah Menguat hingga Rp 12.000)

Dalam termin pertama, uang tebusan deklarasi harta, yakni 4 persen. Untuk uang tebusan repatriasi, yakni 2 persen.

Sementara, untuk termin kedua, antara Oktober-Desember 2016, uang tebusan deklarasi harta, yakni 6 persen. Untuk uang tebusan repatriasi, yakni 3 persen.

Adapun, pada termin ketiga, Januari-Maret 2017, uang tebusan deklarasi, yakni 10 persen. Uang tebusan repatriasi, yakni 5 persen.

Kompas TV Para Pengusaha Ikuti Program Tax Amnesty
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com