Roy Suryo Diusir, Tommy Soeharto Ikut Amnesti Pajak, Ini Lima Berita Kemarin yang Perlu Anda Tahu

1. Perbankan Singapura adukan WNI yang ikut amnesti pajak ke polisi

Perbankan swasta di Singapura dikabarkan membeberkan kepada kepolisian setempat nama-nama nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Alasannya adalah program amnesti pajak bisa menghancurkan bisnis bank-bank itu.

Aset WNI di Singapura diperkirakan mencapai sekitar 200 miliar dollar AS yang ditempatkan pada perbankan privat Singapura, atau sekitar 40 persen dari total aset perbankan Singapura.

Selengkapnya baca di sini: 

Yoga Sukmana Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (kiri) dan Tommy Soeharto di Kanwil Wajib Pajak Besar, Jakarta, Kamis (15/9/2016)

Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto, menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Tommy mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia melaporkan aset-asetnya yang berada di luar negeri.

Ia berharap keluarga Cendana lainnya mengikuti jejaknya.

Selengkapnya baca di sini.

Kompas.com/Andri Donal Roy Suryo (tengah, menghadap ke depan) berdiri melihat ke arah dua ahli digital forensik yang sedang bersalaman, Muhammad Nuh dan Rismon Hasiholan Sianipar, dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica, menghardik Roy Suryo yang dianggap menunjuk-nunjuk majelis hakim. Peristiwa itu terjadi dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016). Roy hadir dalam sidang itu.

Roy sempat berdiri sambil mengangkat kedua tangannya dan mengaku tidak menunjuk-nunjuk majelis hakim.

Namun, sejumlah penonton malah berteriak keras meminta Roy keluar ruang sidang. Roy pun berjalan ke luar.

Baca beritanya di sini.

Fatimah Kartini Bohang/KompasTekno Ihwan Santoso (ki), Manager Teknologi Kompas Group of Digital dan Rica Handayani (ka), Strategic Partner Manager Google dalam rangkaian "Google for Indonesia" di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (9/8/2016)

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mempertimbangkan mengambil langkah lebih keras kepada perusahaan raksasa internet, Google.

Hal itu menyusul sikap Google yang menolak diperiksa oleh Ditjen Pajak.

"Kami akan tingkatkan itu menjadi bukti permulaan atau investigasi dikarenakan menolak diperiksa. Itu salah satu indikasi pidana," ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (15/9/2016).

Ia menuturkan, Ditjen Pajak sudah mengirimkan surat pemeriksaan kepada Google. Namun bulan lalu, perusahaan teknologi itu mengembalikan surat tersebut kepada Ditjen Pajak.

Google menolak diperiksa. Baca beritanya di sini. Baca juga: Ini yang Akan Dilakukan Ditjen Pajak jika Google Tetap Bandel.

KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Ilustrasi

Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menerbitkan uang NKRI dengan desain baru berupa gambar 12 pahlawan nasional pada tahun 2016 ini.

Untuk pertamakali, uang logam juga akan bergambar pahlawan nasional. Selengkapnya baca di sini.