Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Meski Ahok Dibilang Suka Kasar, Lihat Saja Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kompas.com - 15/09/2016, 21:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily enggan mengkritik tingkah laku dan sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, yang akan diusung partainya saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut dia, meski banyak orang yang mengeluhkan sikap dan perangai Ahok, tetapi elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur itu masih tetap tinggi. Ace pun merujuk pada hasil survei yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 6-9 September lalu.

“Ketika publik mengatakan, kok Ahok kasar? Kok ngomongnya tidak baik? Suka tidak suka, Ahok disukai 64 persen publik,” kata Ace saat diskusi bertajuk ‘Menakar Kandidat Kuat Gubernur DKI Jakarta 2017’ di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Tingkat akseptabilitas Ahok sebanding dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yaitu 64 persen, jika pilkada DKI Jakarta digelar hari ini.

(Baca: Mengapa Ahok Ingin Dapat Dukungan PDI-P?)

Secara umum, Ahok unggul dibandingkan 20 calon lainnya, baik itu untuk survey elektabilitas maupun popularitas. Elektabilitas Ahok mencapai 40,77 persen.

Di posisi berikutnya disusul oleh Tri Rismaharini (13,85 persen), Sandiaga Uno (9,23 persen), dan Anies Baswedan (8,92 persen). Sementara, tingkat popularitas Ahok mencapai angka 92,56 persen.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Yusuf Mansur (79,49 persen), Tri Rismaharini (72,82 persen), dan Anies Baswedan (71,79 persen).

(Baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Ahok Jauh di Atas Risma)

“Artinya, kalau selama ini ada pihak yang menilai bahwa Ahok suka kasar, suka menggusur, dalam politik wajar saja. Tapi yang kita lihat soal presentase tingkat kepuasan publik kepada Ahok,” ujarnya.

Dalam survei tersebut juga ditunjukkan tingkat ketidaksukaan masyarakat terhadap calon petahana itu. Jika dibandingkan dengan Risma, Ahok lebih tidak disukai masyarakat. Tingkat ketidaksukaan masyarakat terhadap Ahok mencapai 23 persen, sedangkan Risma hanya 13 persen.

Survei Poltracking Indonesia dilangsungkan pada 6-9 September 2016 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 400 responden. Tingkat margin of error sebesar 4,59 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Amien Rais: Bila Dukung Ahok, PAN Akan Kongres Luar Biasa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com