Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Ini Yakin Tak Ada Matahari Kembar di Tubuh Polri

Kompas.com - 13/09/2016, 08:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, kekhawatiran soal matahari kembar di institusi Polri merupakan sesuatu yang tidak mendasar.

Meski Polri kini memiliki dua polisi aktif berpangkat jenderal, tetapi keduanya tidak berada di dalam satu struktur yang sama.

Kedua jenderal yang dimaksud yaitu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol Budi Gunawan.

Budi diangkat sebagai jenderal penuh setelah menerima surat keputusan presiden terkait pengangkatannya sebagai Kepala BIN.

“Yang penting di struktural hanya satu,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/9/2016).

Politisi Nasdem itu tidak yakin, loyalitas anggota Polri akan terganggu dengan keberadaan dua jenderal bintang empat itu.

Ia optimistis, Jenderal Tito bisa mendapat kepercayaan penuh dari anggotanya.

“Secara struktural, kepolisian di bawah komando Tito. Orang yang mengartikan akan ada aspek loyalitas di luar struktural itu salah,” ujarnya.

Kehawatiran soal matahari kembar itu sebelumnya telah dibantah Tito. Ia menegaskan, secara struktural Polri hanya dipimpin oleh seorang jenderal.

"Enggak masalah. Karena dalam struktur itu cuma satu. Sama saja," kata Tito di Mabes Polri, Sabtu (10/9/2016).

(Baca juga: Bintang Empat di Pundak Budi Gunawan Memicu Matahari Kembar di Polri?)

Meski dilantik sebagai Kepala BIN baru, Budi Gunawan diketahui belum pensiun dari jabatannya sebagai anggota Polri.

Budi baru akan memasuki masa pensiun tahun depan. Dengan masa pensiun yang masih panjang, maka ada dua jenderal bintang empat di tubuh Polri.

Tito menegaskan, secara struktural, Budi sudah tidak lagi menduduki jabatan di instansi Polri. Artinya, komando Polri tetap berada di tangannya.

"Kewenangan penanganan komando Polri ada di tangan Kapolri. Pak Budi Gunawan beliau penanggung jawab komando di BIN, tapi kami tetap jaga hubungan komunikasi lainnya,” kata dia.

Kompas TV JK Sebut Komjen Budi Mampu Pahami Situasi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com