Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Kejahatan Narkoba Tetap Tinggi, Hukuman Mati Dinilai Tak Berikan Efek Jera

Kompas.com - 09/09/2016, 14:59 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai bahwa hukuman mati harus dihapuskan. Sebab, hukuman tersebut tidak memberikan efek jera, khususnya pada para pelaku tindak pidana narkotika.

Todung mengaku, sudah bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Dari pertemuan itu, lanjut dia, diketahui bahwa ada sekitar 60.000 terpidana narkoba, baik yang dihukum mati atau tidak.

Sementara, menurut dia, berdasarkan data Badan Nasional Narkotika menyebutkan bahwa tidak ada pengurangan angka kriminalitas terkait narkotika meskipun hukuman mati diterapkan.

"Data BNN tidak ada pengurangan meskipun ada eksekusi," ujar Todung dalam diskusi bertajuk "Utopia Keadilan dalam Penerapan Hukuman Mati" di Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Ia mengatakan, di negara-negara lain hukuman mati sudah tidak diterapkan. Alasan "memberi efek jera" tidak pernah dipakai untuk menjustifikasi seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan.

"Praktis di Eropa tidak ada, hanya di Belarusia. Bahkan Rusia, Uni Soviet, yang merupakan negara komunis juga tidak ada," kata dia.

Menurut Todung, dalam kasus peredaran narkotika itu melibatkan banyak pihak, seperti yang dikatakan terpidana mati Freddy Budiman.

Sehingga, penerapan hukuman mati tidak memberikan efek jera karena pada kenyataannya peredaran narkotika tetap merajalela.

"Nah ketika dengar kesaksian Freedy Budiman, bisnis narkoba ini adalah bisnis bancakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk aparat. Apa ada efek jera?," kata Todung.

Menurut Todung, akar permasalahan dari maraknya kriminalitas, khususnya narkoba, terkait dengan kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan tersebut rata-rata berlatar belakang pendidikan rendah.

"Jangan lupa, terpidana mati pelaku kejahatan hampir semua datang dari masyarakat miskin latar belakang pendidikan rendah. Kejahatan narkoba mereka datang dari lapisan miskin. Akar nasalah kita apa? Keadilan ekonomi dan politik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com