Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Mendikbud, Hari Sabtu Libur jika Sekolah Sehari Penuh Diterapkan

Kompas.com - 08/09/2016, 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya masih mempelajari aspek legal dari wacana sekolah seharian.

"Masih dipelajari aspek legalnya. Pertimbangannya, nanti kalau sudah diperpanjang waktu belajarnya maka kompensasinya Sabtu jadi hari libur," ujar Mendikbud usai dialog pendidikan karakter di Kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Kamis (8/9/2016), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, nantinya para murid akan mendapatkan tambahan pendidikan karakter jika sekolah sehari penuh. Pendidikan karakter yang dimaksud semacam pendamping kurikuler.

"Nanti kalau wacana pendidikan seperti ini mendapat persetujuan, maka hari Sabtu bisa menjadi hari keluarga. Dengan tambahan libur, maka diharapkan juga berdampak pada pariwisata domestik yang semakin meningkat karena keluarga banyak yang berekreasi," ucapnya.

(baca: Mendikbud: Sekolah Sehari Penuh Dilatarbelakangi Niat Mulia)

Wacana sekolah sehari penuh sempat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Pasalnya, masyarakat banyak menolak wacana tersebut karena dinilai memberatkan anak.

Mendikbud mengatakan, jika pun nantinya diterapkan, maka tidak diterapkan secara serentak, tetapi hanya beberapa yang menjadi sekolah percontohan.

"Pendidikan karakter itu hasilnya tidak bisa dipanen dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang. Kita ingin anak-anak kita pada 2045 menjadi anak-anak yang tangguh atau menurut Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), tahan banting, standar moral yang kuat dan bisa berdiri tegak dengan bangsa lain," harap dia.

Pendidikan karakter, lanjut dia, harus mendominasi pendidikan dasar. Untuk tingkat SD pendidikan karakter dan budi pekerti itu proporsinya 70 persen dan untuk tingkat SMP sebanyak 60 persen.

(baca: Din Syamsuddin: Wacana Sekolah Sehari Penuh Perlu Dipertimbangkan)

Ada tiga aspek penting dalam pendidikan karakter tersebut, yakni etika, estetika dan kinestetika. Semua itu diajarkan oleh guru mulai dari guru budi pekerti, guru seni dan olahraga.

Plt. Ketua Umum PGRI (PGRI), Unifah Rosyidi mengatakan, pendidikan karakter mendesak untuk dilakukan.

"Pendidikan karakter perlu dan mendesak untuk diterapkan. sekarang diformulasikan oleh Kemdikbud seperti apa bentuknya," jelas Unifah.

Pendidikan karakter, lanjut dia, harus bisa mengembangkan potensi anak seperti yang dilakukan di negara lain.

Selain itu, Unifah juga meminta agar pendidikan karakter tidak diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Kompas TV "Full Day School" Cocok Diterapkan di Indonesia?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com