Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Kader PDI-P, Susi Pamer Keberhasilan Berantas "Illegal Fishing"

Kompas.com - 07/09/2016, 22:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memamerkan sejumlah prestasinya selama dua tahun menjabat di depan puluhan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Susi menjadi narasumber di sekolah partai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI-P, di Depok, Rabu (7/9/2016).

Salah satu yang ditonjolkan Susi adalah mengenai keberhasilan memberantas penangkapan ikan ilegal.

"Yang paling nyata adalah, saya menghentikan illegal fishing sehingga Indonesia menjadi penghasil ikan nomor satu di Asean dan bisa menyetor pendapatan negara lebih banyak dari sebelumnya," kata Susi, seperti tertera dalam keterangan tertulis DPP PDI-P.

Kebijakannya yang melarang kapal-kapal asing beroperasi di perairan Indonesia, lanjut Susi, berkontribusi besar bagi peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para nelayan.

Pemerintah pun, lanjut dia, sudah mengeluarkan keputusan presiden dan peraturan presiden mengenai percepatan pembangunan industri perikanan yang akan dikendalikan rakyat lokal.

"Inilah yang kita sebut berdaulat dan berdikari di lautan. Kita tangani sendiri, tidak perlu investor asing," kata Susi.

Susi berharap, para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P juga bisa berpikir progresif dan revolusioner untuk menemukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing.

Kepala Sekolah Partai PDI-P Komarudin Watubun menilai prestasi Susi bisa menjadi contoh bagi calon kepala daerah yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ia menegaskan bahwa PDI-P mendukung pemerintah melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan dibidang kelautan sampai tingkat pemerintah daerah agar kesejahteraan bisa terwujud secara adil dan merata.

"Kekayaan laut kita adalah modal besar untuk wujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Komarudin.

Kompas TV PDI-P Gelar Sekolah untuk Calon Kepala Daerah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com