Luhut Sebut Reklamasi Teluk Jakarta Tak Bermasalah

Rizal Ramli, Menko Kemaritiman yang sebelumnya, membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta lantaran dinilai melakukan pelanggaran berat karena membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan proyek vital.

Pulau itu juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal nelayan yang seharusnya bisa dengan mudah berlabuh di Muara Angke.

Rizal menyebut, berdasarkan analisa Komite Gabungan, reklamasi Pulau G juga dibangun sembarangan secara teknis karena dampaknya yang merusak lingkungan hingga membunuh biota.

Dalam rakor tersebut, diputuskan pula sejumlah pulau reklamasi yang melakukan pelanggaran sedang dan ringan, selain pelanggaran berat yang dilakukan pengembang untuk Pulau G.

Pulau C, D dan N dinilai melakukan pelanggaran sedang, di mana pihak pengembang diminta melakukan sejumlah perbaikan dan pembongkaran.

Sementara itu, pelanggaran ringan dinilai berdasarkan masalah administrasi dan proses pembangunan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut sampai saat ini belum ada surat keputusan bersama (SKB) dari sejumlah menteri mengenai penghentian semua kegiatan pembangunan di atas pulau reklamasi.

(baca: Kata Ahok, Tidak Ada SKB Menteri Penghentian Pembangunan di Pulau Reklamasi)

Menurut dia, keputusan penghentian harus diputuskan lewat rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden.

"Enggak ada. Karena itu mau di ratas. Menko (Maritim) harus bawa ke ratas. Tapi sampai sekarang belum ratas," ujar pria yang biasa disapa Ahok ini, di Balai Kota, Senin (5/8/2016).

Menurut Ahok, landasan hukum untuk berjalannya proyek reklamasi adalah sebuah Keputusan Presiden yang diterbitkan pada tahun 1995.

Karena itu, sudah seharusnya lanjut atau dihentikannya proyek diputuskan kembali oleh Presiden.