Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Mahyudin Sayangkan Terseretnya Bupati Banyuasin dalam Kasus Korupsi

Kompas.com - 07/09/2016, 14:08 WIB
advertorial

Penulis

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin ST. MM. sayangkan terseretnya Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian dalam kasus korupsi. Terseretnya Bupati Banyuasin tersebut menambah satu lagi catatan kepala daerah yang terlibat dalam kasus suap dan korupsi.

Mahyudin mengungkapkan rasa prihatinnya karena kasus ini mempertegas bahwa korupsi semakin merajalela ke seluruh sendi pemerintahan.

"Kami prihatin juga karena korupsi ini jadi masalah yang tidak selesai-selesai," ujarnya. Bupati Yan Anton Ferdian terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Minggu (4/9/2016) lalu karena diduga menerima suap dari perusahaan rekanan Disdik Banyuasin. Kebetulan Yan Anton berasal dari naungan partai yang sama dengan dirinya.

"Kebetulan memang dari Golkar tapi kan bukan karena partainya lebih kepada pribadinya sebagai bupati. Sebagai bupati ia terima suap," kata Mahyudin.

Ia meyakini bahwa secara kepartaian tentu sudah ada tindakan tegas dari Golkar terhadap Yan Anton. Jika terbukti bersalah tentu partai akan melakukan pemecatan.

"Tentu sudah ada tindakan tegas. Tapi perhatian saya bukan hanya ke situ, lebih kepada prihatin dengan bangsa ini. Kasus korupsi tidak selesai-selesai. Ini catatan, sebagai pelajaran, mungkin saja banyak kepala daerah terseret biaya korupsi karena demokrasi kita mahal. Mau jadi bupati keluar banyak uang," komentarnya.

Dengan mahalnya demokrasi tentu kemungkinan calon pemimpin daerah menerima sponsor pihak-pihak berkepentingan seperti pengusaha akan lebih besar. Ketika menjabat tentu integritas dan keobjektifan seorang pemimpin daerah akan terganggu.

Selain itu Yan Anton juga diduga terlibat praktek politik dinasti dikarenakan secara kebetulan ia juga meneruskan tampuk jabatan dari ayahnya sebagai bupati. "Ini harus diperbaiki sistemnya jangan sampai ada money politik atau politik berbiaya tinggi atau praktek demokrasi yang tidak benar lainnya. Selain itu siapa pun dia jika terlibat korupsi sebaiknya ditangkap," ujar Mahyudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com