Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Telusuri Apa Ada Rekayasa Manusia dalam Penyebaran Virus Zika

Kompas.com - 06/09/2016, 13:50 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari meminta kepada pemerintah untuk menelusuri penyebaran virus zika di Indonesia.

Menurut Siti, dengan melakukan penelusuran, dapat diketahui kronologis penyebaran virus yang asal-usulnya masih misterius tersebut.

"Apakah penyebaran virus zika di Indonesia terjadi secara alami atau rekayasa manusia, hanya bisa diselidiki secara epidemologi yang mendalam atau surveilance," kata Siti dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2016).

"Perjalanan penyakit ada kronologisnya yang logis sehingga jelas penyebarannya," ujarnya.

(Baca juga: Semua Rumah Sakit Indonesia Bisa Menangani Zika)

Siti menilai virus flu babi (swine flu) beberapa tahun lalu dapat menjadi pelajaran berharga bagai negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia.

Flu Babi yang terjadi di Mexico menimbulkan kerugian ekonomi nasional, maka sewajarnya pemerintah menganggap serius penyebaran virus zika ke Indonesia.

Menteri kesehatan yang pernah bergelut mengatasi flu burung pada tahun 2008 itu menuturkan, penyebaran virus zika di Indonesia sebagai hal yang wajar mengingat adanya kecocokan iklim.

Selain itu, nyamuk Aedes aegypti, sangat familiar hidup di Indonesia yang dikenal membawa virus demam berdarah atau virus chikungunya.

Siti juga meminta kepada pemerintah untuk memberi perhatian dan perlindungan khusus pada ibu hamil agar tidak terkena zika. Meski tidak mematikan, virus zika dapat berbahaya pada ibu hamil.

Bila terjangkit pada ibu hamil maka anak yang dikandung akan lahir dengan kondisi cacat microcephaly berupa ukuran tempurung kepala dan otak yang jauh lebih kecil dari ukuran normal.

(Baca: Pemerintah Diminta Beri Perlindungan Khusus pada Ibu Hamil dari Virus Zika)

Kompas TV Hongkong Keluarkan "Travel Warning" ke Singapura
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com