Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembakar Hutan Beraksi secara Sembunyi, Pemantauan Darat Dianggap Lebih Efektif

Kompas.com - 29/08/2016, 19:19 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan bahwa pemantauan kebakaran hutan dan lahan tidak dilakukan hanya melalui udara, tetapi juga lewat darat.

Terkait pemantauan lewat darat, menurut Sutopo, memang lebih diperlukan.

Dengan demikian, petugas yang berpatroli bisa berhadapan langsung dengan masyarakat atau oknum korporasi yang melakukan pembakaran lahan.

"Kalau lewat patroli darat, ada baju loreng (TNI), ada polisi, mereka (masyarakat) akan takut," ujar Sutopo di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (29/8/2016).

Sementara jika pemantauan hanya dilakukan lewat udara, maka masyarakat atau oknum korporasi bisa bersembunyi. Sehingga, petugas tidak melihat pembakar lahan tersebut.

"Masyarakat biar ada helikopter dan (pesawat) F16 lewat tetap tidak takut. Kalau pakai helikopter mereka bisa ngumpet di bawah, sehingga membakarnya kucing-kucingan," kata dia.

Sutopo mengaku sulit untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga menjadi nol, atau tidak ada sama sekali. (Baca: BNPB: Tidak Mungkin Menihilkan Kebakaran Hutan)

Ini disebabkan metode pembakaran lahan untuk menjadikan lahan garapan baru masih dilakukan masyarakat.

"Perilaku di level petani banyak yang melakukan pembakaran, yang dibakar sekam dan melakukan pembakaran untuk penanaman lahan baru, jadi kalau menihilkan kebakaran tidak mungkin," kata dia.

Ia menambahkan, petugas di lapangan sudah beberapa kali menemukan barang bukti dari tindakan masyarakat yang membakar lahan.

"Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja. Petugas beberapa kali menemukan obor sebagai alat untuk membakar lahan," ujarnya.

(Baca juga: Menteri Siti: Indonesia Siaga Darurat Kebakaran Hutan)

Kompas TV Kebakaran Hutan di Riau Mengancam Warga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com