Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi X Sebut Data Sertifikasi Guru antara Kemendikbud-Daerah Sering Tak Akurat

Kompas.com - 26/08/2016, 17:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dadang Rusdiana menuturkan, pihaknya akan terus mengevaluasi akurasi data guru yang telah disertifikasi.

Pernyataan tersebut menanggapi rencana Sri Mulyani untuk memangkas pengucuran dana transfer ke daerah.

Dari anggaran Rp 72,9 triliun tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan Dana Transfer Khusus (DTK) yang setelah ditelusuri ternyata over budget atau berlebih.

Dana Rp 23,3 triliun itu yang kemudian dipangkas. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

"Tentunya ada ketidakakuratan perhitungan jumlah guru yang akan disertifikasi tahun ini," ujar Dadang melalui pesan singkat, Jumat (26/8/2016).

Dalam beberapa kunjungan Komisi X ke daerah, Dadang melanjutkan, selalu terjadi perbedaan data antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan daerah.

Perbedaan data tersebut, kata Dadang seringkali berdampak pada pengendapan dana di kas daerah.

"Seperti pada 2015, sekitar Rp 19 triliun mengendap di kas daerah. Ini yang akan kami evaluasi," kata dia.

Panja Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan pun direncanakan untuk dibentuk oleh Komisi X untuk menelusuri permasalahan ini agar masalah data dan kebutuhan guru terawasi dengan baik.

"Jadi harus hati-hati pada akurasi data saja. Jangan sampai salah hingga akhirnya ikut terpotong yang sudah mendapat sertifikasi," tutur politisi Partai Hanura itu.

Dadang menambahkan, pihaknya akan mendalami data dari Kemendikbud yang membenarkan adanya pemotongan anggaran dengan data dari daerah.

Sehingga, jangan sampai penundaan kucuran dana tersebut berdampak pada tidak dibayarkannya tunjangan guru karena ada kesalahan analisa data.

"Terutama setelah ada syarat bahwa pencairan sertifikasi bagi guru honor yang mengajar di sekolah milik pemerintah disyaratkan SK Bupati," kata Dadang.

"Maka banyak guru yang tidak bisa memenuhi itu, karena rata-rata bupati tidak mau membuat SK hingga tunjangannya tidak bisa dicairkan. Padahal sebelumnya bisa cair karena belum ada syarat itu," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menuturkan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com