Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

”Anker” yang Kangen Kereta Komuter

Kompas.com - 22/08/2016, 18:33 WIB

”Obral soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, woo jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku, sebut tiga kali namaku. Bento…bento...bento…asik.”

Lantunan lagu ”Bento” karya Iwan Fals itu dinyanyikan Alexander Marwata dengan penuh semangat, Jumat (19/8) malam. Tidak sekadar menyanyi, Marwata juga bergoyang lepas, menyesuaikan dengan irama lagu itu.

Marwata malam itu menyumbang dua lagu, ”Bento” dan ”Karmila”, menghibur peserta acara pertemuan antara wartawan peliput KPK dan pimpinan KPK di bumi perkemahan Tanakita, Sukabumi, Jawa Barat.

Selain Marwata, acara itu juga dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo serta Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berhalangan hadir karena menjadi pembicara kunci dalam APEC Anti Corruption Summit di Lima, Peru.

Mengenakan celana jins, baju kaus berbalut jaket kulit dan topi putih, Marwata seolah tampil sebagai sosok berbeda dari kesehariannya sebagai wakil ketua KPK. Dalam berbagai kegiatan KPK, Marwata biasanya berpembawaan anteng dan irit berbicara.

Kebiasaan berubah

Lima pimpinan KPK periode 2015-2019 sudah delapan bulan menjadi nakhoda institusi anti rasuah itu. Bekerja sebagai nakhoda di lembaga yang menjadi simbol sekaligus soko guru pemberantasan korupsi di Indonesia membuat lampu sorot mengarah ke mereka.

Akibatnya, ada kebiasaan-kebiasaan yang kini harus mereka korbankan karena alasan keamanan atau etika.

Bagi Marwata, tak sulit menyesuaikan diri dengan ritme dan tuntutan pekerjaan sebagai pimpinan KPK. Namun, bagi mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu, hal yang paling sulit justru saat beralih moda transportasi.

Marwata mengaku sudah hampir 20 tahun menjadi ”anker” alias anak kereta, pengguna moda transportasi kereta api.

Saat masih menjadi hakim Pengadilan Tipikor Jakarta 2012-2015, ia menaiki kereta komuter dari Stasiun Jurangmangu, tak jauh dari rumahnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, menuju Stasiun Tanah Abang.

Dari Stasiun Tanah Abang, ia kemudian pindah kereta menuju Stasiun Dukuh Atas (kini Sudirman). Saat itu, Pengadilan Tipikor masih berada di kawasan Kuningan.

”Penyesuaian paling sulit itu harus berangkat naik mobil. Bagi saya, itu malah lebih berat dari pekerjaan itu (pimpinan KPK) sendiri,” kata Marwata.

Marwata mengaku tak boleh naik kereta komuter menuju gedung KPK di Kuningan. Ia sempat ”membujuk” ajudannya untuk sama-sama naik kereta komuter guna menghindari kemacetan lalu lintas. Namun, dengan alasan keamanan, permintaan itu tak bisa dikabulkan.

”Macetnya itu bikin saya bludreg (tekanan darah tinggi). Stres saya. Itu yang paling berat,” kata Marwata sambil tertawa lepas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com