Wakil Ketua Komisi I DPR Yakin Banyak Kasus Kewarganegaraan Ganda

Kompas.com - 19/08/2016, 08:18 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAWakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel hanyalah dua dari sekian banyak warga negara Indonesia yang memiliki persoalan dengan kewarganegaraan ganda.

Pemerintah diminta segera menuntaskan persoalan ini melalui pembaruan regulasi.

Jika tetap mengacu pada regulasi kewarganegaraan yang berlaku saat ini, lanjut Hanafi, pemerintah harus mengusut WNI yang memiliki paspor asing aktif.

"Ini puncak gunung es, kejadian seperti ini banyak. Memang harus diatur," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

(Baca: Status WNI Arcandra Disebut Butuh Waktu Sepekan)

Jika ingin lebih fleksibel dan terbuka, lanjut Hanafi, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bisa segera diinisiasi pleh pemerintah atau DPR.

Sehingga akan ada perubahan paradigma mengenai kewarganegaraan di Indonesia. Namun, ide tersebut menurutnya perlu dijadikan wacana publik dan dibuka semacam dialog kebangsaan untuk mencari tahu langkah yang paling tepat untuk permasalahan ini.

Di sisi lain, lanjutnya, jika nantinya Indonesia memperbolehlan kewarganegaraan ganda, harus dibuat aturan turunan. "Kalau pun mau diadopsi. Harus ada syarat-ayarat yang lebih ketat," tutur Politisi PAN itu.

Isu mengenai kewarganegaraan ganda mencuat usai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar kedapatan memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.

(Baca: Wapres: Arcandra Masih Bisa Mengabdi untuk Negara)

Selain itu, kasus lainnya adalah pelajar asal Depok, Gloria Natapraja Hamel yang sempat digugurkan dari Paskibraka karena memiliki paspor Perancis. Ia pun dianggap bukan warga negara Indonesia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya berjanji akan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dwikewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sesi dialog dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden Washington DC, Minggu (25/10/2015) sore waktu setempat.

Jokowi mengaku kerap ditanyakan soal dwikewarganegaraan ketika berkunjung ke luar negeri. "Kalau saya akan dorong agar itu cepat diselesaikan," kata Presiden Jokowi ketika itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X