Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pergerakan Jemaah ke Arafah Disepakati, Calon Haji Indonesia Diminta Tak Khawatir

Kompas.com - 15/08/2016, 12:44 WIB

KOMPAS.com - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Mekkah, Arab Saudi, mencapai kesepakatan dengan Maktab (pemangku kepentingan Arab Saudi) terkait proses pengiriman jemaah haji ke Arafah, Musdalifah, dan Mina (Armina).

Kesepakatan dilakukan sehingga seluruh jemaah dapat terlayani dengan baik.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Daerah Kerja Mekkah, Arsyad Hidayat seusai menghadiri pertemuan koordinasi terkait teknis pelayanan jemaah antara Sektor 7 Mekah dan Maktab pada Minggu malam waktu Arab Saudi.

"Mereka menggunakan sistem shuttle bus atau bolak balik. Artinya jemaah jangan takut tidak terangkut saat pemberangkatan ke Arafah sehingga berdesak-desakan," kata Arsyad.

Arsyad Hidayat menggarisbawahi keperluan sosialisasi hal itu, karena jemaah terkadang terburu-buru dan berdesak-desakan.

Selain masalah pemberangkatan ke Arafah dan Mina, pada kesempatan itu juga dibahas terkait tanazul atau jemaah yang tidak tergabung dalam kelompoknya karena satu dan lain hal.

Dibahas pula upaya untuk memastikan jemaah mematuhi jadwal melempar jumrah yang telah ditetapkan.

Kedua belah pihak juga sepakat bahwa jemaah bertanggung jawab secara penuh atas barang-barangnya jika kelebihan beban. Jatah yang diizinkan untuk koper besar jemaah adalah 30 kilogram.

Jemaah gelombang pertama akan mulai memasuki Mekkah pada 17 atau 18 Agustus seusai menyelesaikan rangkaian Arbain--shalat wajib 40 rakaat tanpa putus di Masjid Nabawi.

Kelompok terbang (kloter) pertama yang akan tiba di Mekkah adalah Kloter PDG 01 dari Padang. Sekitar 444 jemaah akan tiba pada menjelang tengah malam 18 Agustus dan ditempatkan di pemondokan 101 Sektor Satu.

(Gusti NC Aryani/ant)

Kompas TV 2016, Jumlah Jemaah Mencapai 168.800

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com