Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: PDI-P Tak Suka Kita Masuk karena Tak Bisa Menekan Presiden Lagi

Kompas.com - 15/08/2016, 07:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menegaskan bahwa keputusan Golkar beralih haluan dari partai oposisi menjadi pendukung pemerintah lantaran murni untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menilai kekuatan Golkar di parlemen dibutuhkan karena selama hampir dua tahun belakangan pemerintahan berjalan, Jokowi tak mendapat dukungan penuh dari parpol pendukungnya.

"Langkah dukungan Partai Golkar untuk bergabung di pemerintah serta mendukung Jokowi di pilpres karena melihat kinerja pemerintah selama hampir dua tahun ini tidak bisa berjalan efektif dikarenakan selalu dirongrong oleh salah satu partai pendukung mayoritas," kata Maman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8/2016).

Hal tersebut disampaikan Maman menanggapi pernyataan Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang mencurigai dukungan Golkar ke Jokowi.

Maruarar menengarai, langkah Golkar mendukung Jokowi sebagai upaya untuk menjadikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai Cawapres Jokowi di 2019 nanti.

(baca: Politisi PDI-P Curiga, Golkar Ingin Duetkan Jokowi dan Novanto pada 2019)

"Pikiran yang dilemparkan oleh Maruarar Sirait adalah sebuah pikiran kekanak-kanakan dan sempit serta tak berdasar. Dari pada dia sibuk dengan menjelek-jelekan Partai lain lebih baik dia Intropeksi diri agar bisa menjadi kader yang merdeka terlepas dari kooptasi kultur feodal yang tak pernah bisa lepas dari Ibu Suri," ucap Maman.

Berbeda dengan PDI-P, lanjut Maman, Partai Golkar adalah partai yang dibangun di atas nilai-nilai demokratis, di mana aspirasi akar rumput selalu menjadi pertimbangan utama.

Di sisi lain, semua keputusan diambil melalui mekanisme aturan partai yang dihadiri seluruh fungsionaris Partai dari seluruh indonesia.

Salah satu alasan dibalik keputusan Golkar mendukung Jokowi hingga di Pemilu Presiden 2019 nanti, lanjut Maman, adalah untuk memberikan kepastian politik kepada Jokowi untuk menjalakan pemerintahan dua periode agar bisa betul-betul menyiapkan program jangka pendek dan panjangnya.

Semua yang dilakukan Golkar semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengincar kursi tertentu.

"Golkar mendukung Presiden agar bisa menjalankan roda pemerintahann dengan tenang, obyektif dan fokus kepada agenda pro rakyat, bukan kepada partai-partai yang selalu merongrong wibawa serta menempatkan Presiden sebagai petugas partai semata. Presiden harus betul-berul ditempatkan sebagai simbol negara pengendali utama pemerintahan," kata Maman.

(Baca: PDI-P dan Jokowi Sempat Bahas Pergantian Kepala BIN)

"Saya juga jadi mencurigai bisa jadi PDI-P tidak suka dengan masuknya Golkar karena ke depan tidak bisa menekan presiden lagi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com