Mendikbud Diminta Lakukan Kajian Mendalam soal Wacana di Sekolah Sehari Penuh

Kompas.com - 09/08/2016, 19:39 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menambah waktu siswa di sekolah harus dipandang sebagai upaya untuk memajukan pendidikan nasional.

Namun, ia menekankan, ada beberapa hal yang harus dicermati jika Kemendikbud akan menerapkan wacana tersebut.

"Pertama, harus ada landasan hukumnya. Maksudnya adalah kebijakan tersebut harus ditinjau apakah tidak bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan standar nasional pendidikan dalam undang-undang Sisdiknas atau tidak," kata Riefky, melalui keterangan tertulis, Selasa (9/8/2016) malam.

Menurut dia, peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus didorong pengembangan potensi sesuai kemampuannya.

(Baca: Bukan "Full Day School", Mendikbud Kaji Program "Co-Ekstrakurikuler" Sesuai Nawacita)

Akan tetapi, upaya ini harus pula menjunjung tinggi hak anak di luar pendidikan.

Kedua, Riefky mengatakan, proses pembelajaran di sekolah sudah ditetapkan melalui standar nasional pendidikan.

Dalam proses pembelajaran itu sudah ditetapkan di antaranya alokasi waktu dan rasio jumlah guru dan rombongan belajar.

"Tentunya kebijakan full day school harus memperhitungkan penetapan standar pendidikan yang sudah ada, karena itu merupakan kriteria minimal penyelenggaran pendidikan di Indonesia," papar Riefky.

(Baca: Mendikbud: Mohon Tidak Menggunakan Kata-kata "Full Day School", Menyesatkan)

Ia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah Kemendikbud untuk memenuhi standar minimal tersebut.

Beberapa persoalan yang harus dibenahi di antaranya, ketersediaan guru yang belum merata, ketersediaan sarana dan prasarana, yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran.

"Komisi X tentunya mendorong semua kebijakaan Kemendikbud yang berupaya untuk memajukan pendidikan nasional. Hanya saja langkah-langkah tersebut harus diperhitungkan secara matang termasuk membahasnya dengan Komisi X," lanjut Riefky.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Nasional
Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Nasional
Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi 'Superspreader' yang Perburuk Pandemi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi "Superspreader" yang Perburuk Pandemi

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

Nasional
Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Nasional
KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X