Rekayasa Sebaran Kursi Dinilai Lebih Efektif Dibanding Naikkan Ambang Batas Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Heroik Pratama menilai, rekayasa sebaran kursi dan jumlah daerah pemilihan (dapil) lebih efektif untuk penyederhanaan partai politik di parlemen, dibandingkan dengan peningkatan ambang batas parlemen.

Hal itu disampaikannya dalam menyikapi usulan beberapa partai untuk meningkatkan ambang batas parlemen dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

"Sebenarnya ada cara selain peningkatan ambang batas parlemen, yakni dengan merekayasa sebaran kursi dan jumlah dapil," kata Heroik dalam diskusi di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Dia menyatakan, selain tak efektif dalam penyederhanaan partai politik di parlemen, peningkatan ambang batas parlemen justru mengesampingkan aspek keterwakilan dalam sitem politik demokrasi.

(baca: Golkar Ingin Ambang Batas Parlemen Naik hingga 10 Persen)

Sebabnya, suara partai politik yang gagal memenuhi ambang batas praktis akan hangus. Padahal, para pemilih sudah bersusah payah untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suaranya, terutama bagi mereka para pemilih di wilayah Indonesia Timur.

Sementara itu, Heroik mengatakan hal itu tak akan terjadi jika yang dilakukan adalah merekayasa sebaran kursi dan jumlah dapil.

"Caranya merekayasa sebaran kursi, yakni dalam satu dapil kan selama ini hingga Pemilu 2014 ada 3 hingga 10 kursi, kita kurangi saja menjadi 3 hingga 6 kursi," kata Heroik.

"Lalu supaya kursi yang diperebutkan di DPR tetap meski satu dapil hanya ada 3 hingga 6 kursi, makanya jumlah dapilnya pun harus ditambah, jadi jumlah kursi yang diperebutkan tetap 560 kursi, kalau di 2014 ada 77 dapil, dengan 3 hingga 6 kursi bisa 121 dapil," lanjut Heroik.

(baca: Hidayat Nur Wahid: Ambang Batas Parlemen 7 Persen Tidak Rasional)

Dia mengatakan, dengan menggunakan dua rekayasa tersebut, maka konsentrasi suara tidak akan tersebar secara luas sebab dalam satu dapil, maksimal hanya ada 6 kursi, tak lagi 10 kursi.

"Ini juga akan semakin mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya, karena dapilnya tak terlalu luas. Namun risikonya, partai memang harus menambah jumlah kandidat karena jumlah dapil makin banyak," papar dia.

Kendati demikian, Heroik mengakui jumlah partai di parlemen memang tak akan berkurang jika ambang batas parlemennya tak dinaikan. Namun dia berpendapat, makna penyederhanaan partai politik tak melulu soal pengurangan partai di parlemen.

"Penyederhanaan partai di parlemen itu sejatinya menciptakan konfigurasi adanya partai besar, menengah, dan kecil di Parlemen. Percuma jika jumlah partai semakin sedikit, tetapi perolehan suaranya hampir sama semua. Pengambilan keputusan juga semakin sulit kalau begitu," kata dia.

(baca: Demokrat Beri Sinyal Setujui Kenaikan Ambang Batas Parlemen, tetapi...)

Heroik menambahkan, dalam mendefinisikan penyederhanaan partai, perlu juga melihat indeks jumlah partai efektif di parlemen.

Dia melakukan simulasi Pemilu Legislatif 2014 dengan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen, maka ada 10 partai yang lolos ke parlemen.

Namun, indeks jumlah partai efektifnya sebesar 8,2 persen. Artinya dari 10 partai, terdapat sekitar 8 partai yang secara efektif mampu memengaruhi keputusan di parlemen.

Sedangkan pada Pemilu Legislatif 1999 dengan penerapan ambang batas sebesar 2 persen, ada 19 partai yang lolos ke parlemen. Namun, indeks jumlah partai efektifnya justru rendah, yakni sebesar 4,7 persen.

Artinya dari 19 partai, terdapat sekitar 4 partai yang secara efektif mampu memengaruhi keputusan di parlemen.

"Nah, kalau konfigurasinya seperti itu otomatis partai yang tidak efektif akan ikut ke partai efektif yang pastinya punya jumlah kursi yang banyak di parlemen. Konfigurasi seperti ini akan memudahkan proses pengambilan keputusan di DPR," tutur Heroik.

"Dan justru itu substansi penyederhanaan partai, bukan mengurangi jumlahnya, tetapi mempermudah pengambilan keputusan di parlemen dengan menciptakan konfigurasi partai besar, menengah, dan kecil," sambung Heroik.