Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petugas Gadungan Peras Tiga Orang yang Pernah Diperiksa KPK Sebesar Rp 2,5 Miliar

Kompas.com - 22/07/2016, 21:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sub Direktorat Jatanras Polda Metro Jaya mengamankan tiga orang yang mengaku-ngaku sebagai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/7/2016).

Ketiganya mengaku-ngaku sebagai petugas KPK untuk melakukan pemerasan.

"Alhamdulilah karena sinegritas kuat antara KPK-Polri khususnya Polda Metro Jaya, kemarin diamankan tiga orang atas nama Hrs, A dan IBN," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Krishna Murti dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/7/2016) malam.

Hrs yang mengaku sebagai Kabag Analisis KPK saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara dua lainnya masih berstatus sebagai saksi.

(Baca: Polisi Tangkap Anggota KPK Gadungan yang Peras Anggota DPRD Medan)

Hrs diketahui memeras tiga orang yang memang pernah dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK.

Untuk melancarkan aksinya, Hrs sudah menyiapkan id card hingga surat sprindik palsu.

Hrs meminta uang kepada ketiganya masing-masing Rp 2,5 miliar.

"Apabila yang bersangkutan tidak menyerahkan uang, maka yang bersangkutan akan naik penyidkan menjadi tersangka di KPK," ujar Khrisna.

Kasus ini pun terbongkar setelah salah satu korban melapor ke KPK. KPK lalu menghubungi Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus ini.

Akhirnya, pada Kamis (21/7/2016) malam, Dir Jatanras Polda Metro berhasil menangkap Hrs bersama A dan IBN di wilayah Depok.

Dalam penggeledahan, KPK menemukan cap palsu, scanner, airsoft gun, dan sejumlah uang tunai.

Hrs terancam pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen, 372 KUHP terkait penipuan dan penggelapan, serta 368 KUHP tentang pemerasan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah membantu mengusut kasus ini.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memercayai pihak-pihak yang mengaku sebagai petugas KPK dan melakukan pemerasan.

"Yang membawa nama KPK untuk pengurusan kasus di KPK sudah pasti palsu," kata Laode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com