Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja KPI Bisa Terukur dalam Enam Bulan

Kompas.com - 20/07/2016, 14:22 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan menghormati proses politik dalam pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sebanyak 9 dari 27 orang dipilih oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat secara voting dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Meski demikian, sebagai wakil dari masyarakat, menurut Ade, kinerja KPI harus terus dimonitor. Menurutnya, masyarakat tidak ingin KPI menjadi wakil dari industri.

"Sekarang kalau kita masih punya prasangka baik kita uji saja dalam enam bulan ke depan bagaimana kinerja KPI," kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/7/2016).

Menurut Ade, selama enam bulan setelah terpilih akan terukur bagaimana kinerja KPI. Di antaranya, dalam penggunaan lembaga penyiaran untuk kepentingan propaganda politik.

"Itu akan ditegur tidak ya, akan dihentikan tidak ya. Karena undang-undang dan peraturan KPI melarang itu," ucap Ade.

(Baca: Diwarnai Interupsi, DPR Sahkan Sembilan Komisioner KPI)

Selain itu, Ade mengatakan penggunaan sistem siaran jaringan oleh stasiun televisi juga harus diperhatikan.

KPI harus mampu memaksa 10 besar stasiun televisi untuk menjalankannya sistem siaran jaringan. "Tapi kalau KPI diam-diam saja mengenai hal ini itu sudah pertanda bawah KPI sudah dikuasai oleh Industri. Tapi perlu juga diberi kesempatan," ujar Ade.

DPR mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019, yang lolos dari proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

Hasil uji kepatutan dan kelayakan dibacakan oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

"Laporan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sebagai pimpinan sidang, Rabu siang.

Sembilan nama terpilih mendapatkan suara terbanyak dan dinilai memenuhi kriteria penilaian yang ditentukan Komisi I.

Berikut sembilan nama komisioner KPI terpilih:

1. Nuning Rodiyah
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin
3. Yuliandre Darwis
4. Ubaidillah
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga
7. Mayong Suryo Laksono
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela
9. Agung Suprio

Kompas TV Komisi I DPR Pilih 9 Nama Anggota KPI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com