Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan Minta AP II Bangun "Sub-tower" Lagi di Terminal 3 Soekarno-Hatta

Kompas.com - 16/07/2016, 22:29 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

MEDAN, KOMPAS.com — Pengoperasian Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, belum bisa dipastikan waktunya meskipun pembangunan menara apron movement controller (AMC) di bandara tersebut hampir rampung.

Sebab, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali meminta Angkasa Pura II membangun satu sub-tower lagi di Terminal 3.

"Saya minta dibangun lagi," ujar Jonan berbicara kepada Direktur Operasional AP II Djoko Mudjatmodjo di Medan, Sabtu (16/7/2016).

(Baca juga: Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Butuh Lebih Banyak Pasokan Air Bersih)

Mantan Direktur Utama PT KAI itu menilai, menara AMC yang merupakan sub-tower air traffic controller (ATC) tersebut belum memadai.

Kata Jonan, menara tersebut belum bisa menjangkau semua area airside di Terminal 3. Area itu meliputi apron dan taxi way.

Padahal, awalnya menara tersebut dibangun agar bisa memantau semua pergerakan di area airside terminal bandara senilai Rp 7 triliun tersebut.

Direktur Operasional AP II Djoko Mudjatmodjo mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permintaan Jonan tersebut.

"Perintahnya baru tadi. Sub-tower yang sekarang kan sedang kita bangun. Sudah hampir selesai minggu ini atau minggu depan selesai. Baru tadi Pak Menteri bilang bangun sub-tower lagi," kata Djoko.

(Baca juga: Verifikasi Proyek Perluasan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Dilaksanakan Pertengahan Juli)

Pembangunan sub-tower yang baru ini diperkirakan membutuhkan waktu tak lebih dari pembangunan menara AMC, yakni lebih kurang sebulan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com