Organisasi Papua Barat Merdeka Ditolak Bergabung dengan MSG

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group telah menolak bergabungnya Organisasi Papua Barat Merdeka dan  United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

Menurut dia, penolakan tersebut merupakan sikap positif dan menempatkan posisi yang baik bagi Indonesia di mata negara anggota MSG.

"Ini salah satu kemenangan Indonesia berkat kerja keras secara holistik. Posisi Indonesia di MSG kemarin itu sangat baik," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (14/7/2016).

(Baca: Dorong Pembebasan Papua Barat, Dua Petinggi Ormas Papua Ditangkap Polisi)

Luhut mengatakan, pada pertemuan tingkat tinggi MSG, delegasi Kementerian Luar Negeri bisa meyakinkan negara anggota MSG untuk tidak mengizinkan ULMWP bergabung. Selain itu, kata Luhut, Indonesia sendiri sudah mengajukan diri kepada MSG untuk menjadi anggota penuh.

"Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh MSG," ungkapnya.

Hal senada juga diakui oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno mengatakan, dalam pertemuan tersebut seluruh negara anggota sudah sepakat untuk tidak melibatkan ULMWP menjadi anggota tetap.

Dia juga mengatakan, sampai kapanpun Papua Barat akan tetap menjadi bagian dari ndonesia. Retno menuturkan, sudah banyak hal dan progresivitas yang dilakukan oleh negara untuk memakmurkan Papua Barat.

(Baca: Dukung Gerakan Papua Merdeka, Dua Pimpinan KNPB Mimika Ditangkap)

"Papua adalah milik Indonesia and it will remain to be our part forever," ujar Retno saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (14/7/2016).

MSG adalah organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.  

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada tahun 2015 setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai pemantau. Saat ini Indonesia mempertimbangkan secara positif untuk menjadi anggota penuh.