JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui perombakan atau reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
Namun, dia meminta Presiden Joko Widodo agar tak terpaku pada pergantian para pembantunya semata.
"Saya sebagai bagian dari partai politik (parpol) di luar pemerintahan tidak akan ikut campur. Tetapi, bagi saya yang terpenting bukan reshuffle-nya, tetapi perbaikan kehidupan rakyat pasca-reshuffle," kata Fadli saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).
(Baca: Wiranto: Kita Tidak Perlu Intervensi Presiden soal "Reshuffle")
Dia mengatakan saat ini rakyat Indonesia tengah dilanda kesulitan ekonomi. Hal itu terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
"Itu terbukti dari kunjungan teman-teman anggota dewan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, masyarakat di daerah mengeluh karena kesulitan ekonomi," tutur Fadli.
Dia mengakui saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hanya, Fadli menilai proyek-proyek tersebut belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
"Ya bagus sih, pembangunan infrastruktur di daerah karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan menengah, tetapi yang jangka pendeknya kan juga perlu diperhatikan," lanjut Fadli.
Fadli menilai, banyak menteri di Kabinet Kerja yang tak memiliki kapasitas di bidangnya sehingga semakin memperlambat perbaikan ekonomi.
"Jadi, ya jangan terjebak di reshuffle-nya, tetapi juga benar-benar harus memperhatikan kualitas sehingga perbaikan ekonomi dirasakan oleh rakyat," kata Fadli.
(Baca: PDI-P: Belum Ada Pertemuan Forum Koalisi Pemerintah Bahas "Reshuffle")
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan reshuffle bisa terjadi kapan saja. Ia meminta masyarakat untuk menunggu dan tidak terlalu banyak berspekulasi.
Terlebih lagi, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Ya tunggu saja, Pak Presiden juga kalau akan reshuffle biasanya juga tidak terlalu direncanakan. Sudah dipikirkan jauh-jauh hari, tetapi kan tidak perlu diumumkan jauh-jauh hari juga. Kita tunggu saja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).