Kompas.com - 14/07/2016, 15:59 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui perombakan atau reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Namun, dia meminta Presiden Joko Widodo agar tak terpaku pada pergantian para pembantunya semata.

"Saya sebagai bagian dari partai politik (parpol) di luar pemerintahan tidak akan ikut campur. Tetapi, bagi saya yang terpenting bukan reshuffle-nya, tetapi perbaikan kehidupan rakyat pasca-reshuffle," kata Fadli saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

(Baca: Wiranto: Kita Tidak Perlu Intervensi Presiden soal "Reshuffle")

Dia mengatakan saat ini rakyat Indonesia tengah dilanda kesulitan ekonomi. Hal itu terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

"Itu terbukti dari kunjungan teman-teman anggota dewan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, masyarakat di daerah mengeluh karena kesulitan ekonomi," tutur Fadli.

Dia mengakui saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hanya, Fadli menilai proyek-proyek tersebut belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Ya bagus sih, pembangunan infrastruktur di daerah karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan menengah, tetapi yang jangka pendeknya kan juga perlu diperhatikan," lanjut Fadli.

Fadli menilai, banyak menteri di Kabinet Kerja yang tak memiliki kapasitas di bidangnya sehingga semakin memperlambat perbaikan ekonomi.

"Jadi, ya jangan terjebak di reshuffle-nya, tetapi juga benar-benar harus memperhatikan kualitas sehingga perbaikan ekonomi dirasakan oleh rakyat," kata Fadli.

(Baca: PDI-P: Belum Ada Pertemuan Forum Koalisi Pemerintah Bahas "Reshuffle")

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan reshuffle bisa terjadi kapan saja. Ia meminta masyarakat untuk menunggu dan tidak terlalu banyak berspekulasi.

Terlebih lagi, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Ya tunggu saja, Pak Presiden juga kalau akan reshuffle biasanya juga tidak terlalu direncanakan. Sudah dipikirkan jauh-jauh hari, tetapi kan tidak perlu diumumkan jauh-jauh hari juga. Kita tunggu saja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Kompas TV JK: Reshuffle Masih Tunggu Hari Baik
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Nasional
Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Nasional
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Nasional
Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Nasional
Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Nasional
MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

Nasional
Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Nasional
Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Nasional
KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

Nasional
Peringati Hakordia 2022, Polri Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi

Peringati Hakordia 2022, Polri Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi

Nasional
KUHP Terbaru: Menghina Seseorang Bisa Dipenjara 6 Bulan jika...

KUHP Terbaru: Menghina Seseorang Bisa Dipenjara 6 Bulan jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.