Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

13 Kantor yang Jadi Target Inspeksi Menteri Yuddy

Kompas.com - 11/07/2016, 22:55 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Timur. Dari total 48 pegawai hanya dua orang yang mengajukan izin.

Sementara di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, total pegawai yang masuk di hari pertama berjumlah 1.222 orang. Sedangkan delapan orang tercatat tidak masuk karena sakit, delapan orang tanpa keterangan dan 12 orang sedang menjalani pendidikan.

Usai mengelilingi beberapa instansi di Jakarta, Yuddy melanjutkan perjalanan menuju kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Dari data yang diterima oleh Yuddy, presensi kehadiran diklaim mencapai 98 persen dari jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 13.556 orang.

(Baca: Djarot: Ini PNS Kok Sakitnya Direncanakan?)

Setelah menginspeksi kantor Pemda, Yuddy sempat meninjau Puskesmas Karawang yang letaknya tidak jauh dari kantor Pemda. Seorang pegawai Puskesmas menjelaskan bahwa sejak pagi sudah ada 33 pegawai Puskesmas yang berjaga.

Hanya ada dua pegawai yang tidak masuk karena sakit. Tempat terakhir yang dikunjungi oleh Yuddy adalah kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Di kantor Pemda, Yuddy disambut Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Kepada Yuddy, Dedi menuturkan bahwa dia memiliki cara tersendiri saat melakukan halal bihalal di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. Saat pagi hari, Dedi biasanya sudah menyambut pegawai yang baru datang di halaman kantor Pemda.

Dedi akan menyalami satu persatu pegawai yang datang tanpa perlu memberikan kata sambutan. Halal bihalal di kantor Pemda Purwakarta, kata Dedi, biasanya tidak ada apel.

Dengan begitu tidak ada waktu kerja yang terbuang percuma. Selain itu Dedi juga menerapkan sanksi berupa pemotongan tunjangan daerah sebesar Rp 500 ribu bagi PNS yang tidak masuk pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran.

(Baca: Hingga Tengah Tahun Ini, 80 PNS DKI Dipecat karena Tak Disiplin)

Penerapan sanksi tersebut terbukti cukup efektif diterakkan. Buktinya, berdasarkan data yang dia terima hati ini, dari 35.000 PNS Pemda Purwakarta hanya 30 orang yang tidak masuk dengan alasan sakit.

"Salah satu tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah pusat yakni memperbaiki akuntabilitas dan tata kelola pemeritahan. Kami selalu berusaha mewujudkan hal tersebut dengan berbagai macam cara, misal penerapan sanksi bagi PNS yang tidak disiplin," kata Dedi.

Kompas TV Menpan RB Sidak PNS Bekasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com