Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Geram PNS Bolos dan Titip Presensi, Menteri Yuddy Wajibkan Pakai "Finger Print"

Kompas.com - 11/07/2016, 15:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengakui masih ada kelemaham dalam sistem presensi pegawai negeri sipil (PNS) di banyak institusi pemerintahan.

Yuddy mengatakan, dari semua institusi pemerintahan yang ada di Indonesia, 90 persen masih menggunakan sistem manual.

"Dalam sistem absensi memang masih ada kelemahan, 90 persen masih banyak institusi di daerah yang menggunakan sistem manual," ujar Yuddy saat ditemui di Gedung Kemenpan RB, Jakarta, Senin (11/7/2016).

(Baca: Menteri PAN-RB: PNS yang Bolos Tidak Akan Dipromosi Naik Jabatan)

Yuddy menegaskan bahwa dirinya sudah membuat surat edaran ke semua instansi pemerintah agar menggunakan sistem presensi elektronik berupa finger print agar akurasinya terjaga.

Surat edaran ini juga terkait dengan imbauan kementerian agar PNS tidak bolos kerja setelah libur dan cuti Lebaran usai.

Penerapan sistem presensi elektronik tersebut juga dimaksudkan untuk menegakkan disiplin pegawai negeri sipil dan meningkatkan produktivitas kinerja.

(Baca: Satu PNS "Dipajang" di Tengah Halaman Wali Kota Bekasi Saat Apel Pagi)

Menurut Yuddy, kedisiplinan dan produktivitas kinerja PNS harus ditingkatkan karena pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan PNS berupa pemberian berbagai macam tunjangan.

Dia mencontohkan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan hak PNS menerima tunjangan kinerja. Oleh sebab itu, Yuddy tidak ingin lagi ada praktik kecurangan seperti titip presensi dan bolos kerja di kalangan PNS.

"Kami sudah buat surat edaran agar tiap instansi pemerintah menggunakan sistem absen (presensi) elektronik digital agar akurasinya baik karena PNS kan sudah diperhatikan kesejahteraannya. Bolos dan titip absen (presensi) tidak boleh ada lagi. Produktivitas dan penegakan disiplin harus ditingkatkan," kata Yuddy.

Kompas TV Banyak PNS Telat Ikut Apel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com